Jakarta, suarakita.id – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GBK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid sangat mengapresiasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. yang telah membentuk Desa Siaga BNPT untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya bibit-bibit radikalisme, intoleransi, dan terorisme di Indonesia.
“Saya sangat mengapresia Prof. Ricko Amelza Danhiel. Beliau seorang akademisi, seorang praktisi, dan beliau memang terjun langsung ke permasalahan terorisme, radikalisme, dan intileran sebelum Densus 88 dibentuk di Polda Metro Jaya dulu,” kata Habib Syakur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/8).
Habib Syakur menilai Presiden Jokowi sudah sangat tepat dan jeli menempatkan Prof. Ricko Amelza sebagai Kepala BNPT, karena terbukti gebrakan kebijakannya sangat efektif dan fokus pada mengatasi persoalan yang ada, khususnya dalam melawan penyebaran paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.
“Desa Siaga BNPT, atau yang dulu saya sebut Kampung Tangguh Pancasila sekarang direspon oleh Kepala BNPT. Selama ini memang sudah ada Desa Siaga yang sudah dibuat, walaupun baru beberapa desa. Ini perlu dikembangkan terus di seluruh desa di Indonesia,” tegas Habib Syakur.
Habib Syakur menilai langkah BNPT ini perlu keberanian dan ketegasan yang ekstra, karena yang dihadapi bukan sekedar penyebaran paham terorisme tapi juga melalui sistem yang ada.
Selanjutnya, Habib Syakur menyebut ada banyak tantangan yang harus dihadapi Prof. Ricko Amelza selaku Kepala BNPT dalam menerapkan Desa Siaga secara efektif.
Pertama, sistem demokrasi Pilkada Langsung membuat banyak calon kepala daerah menjadi penikmat politisasi identitas.
“Permasalahannya negeri kita tercinta ini menganut sistem demokrasi terbuka Pilkada langsung. Nah, para Calon Kepala Daerah kebanyakan adalah penikmat politisasi identitas. Jadi yang harus diantisipasi kalau Desa Siaga BNPT ini ingin berjalan normal, ya pertama harus ada Surat Ketetapan Presiden tentang Desa Siaga BNPT ini,” jelas Habib Syakur.
Kedua, lanjut Habib Syakur, BNPT harus betul-betul siap dan menjalin kerjasama dengan Kemenkopolhukam dan Kemendagri, yang mana mewajibkan para Calon Kepala Daerah maupun Calon Anggota Legislatif (Caleg) harus clear dari politisasi identitas berpaham radikalisme terorisme.
“Usulan saya, para calon kepala daerah harus membuat Pakta Integritas yang intinya siapa mencegah radikalisme terorisme, ekstremisme beragama dan intoleran. Kalau pakata integritas tak dibuat maka para penikmat politisasi identitas semakin merajalela saat Pemilu,” tukas Habib Syakur.
Habib Syakur mengingatkan, para penikmat politisasi identitas itu tak hanya dari kalangan masyarakat biasa, juga para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di pusat maupun di daerah-daerah.
“Artinya Kemenkopolhukam dan jajarannya harus buat Pakta Integritas membersihkan ASN di Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan bahkan di Kelurahan dari paham radikalisme yang mengerucut pada ekstremisme beragama. Itu perlu dibuat dan BNPT harus menjadi motor penggerak,” tegas Habib Syakur.
