Purwakarta – SUARA KITA.ID.Menimbang dari polemik bangsa Indonesia, kini Indonesia sedang dihadapkan berbagai macam polemik, diantaranya kembalinya Dwi fungsi ABRI di Indonesia Amnesty International Indonesia menyoroti bahwa perluasan peran TNI dalam jabatan sipil, seperti di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas anggota TNI, yang berdampak negatif pada penegakan HAM di Indonesia.
Secara keseluruhan, RUU TNI membawa dampak signifikan terhadap struktur hubungan sipil-militer di Indonesia. Penting bagi pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak guna memastikan bahwa revisi UU TNI tidak mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang telah dibangun sejak Reformasi 1998.
Maka dari itu kami atas nama aksi kamisan Purwakarta dengan kesadaran penuh menggelar aksi bertajug cabut dan tolak RUU TNI yang memiliki dampak sangat merugikan masyarakat kelas sipil, aksi ini di gelar pada hari kamis 20 maret 2025 bertepatan di taman pembaharuan, aksi yang di pimpin secara kolektif ini sangat mempengaruhi elektabilitas instansi terkait, dengan beberapa statment yang di keluarkan oleh Dzarot ( Dzikri ) “bahwa penerapan RUU TNI ini adalah sebuah fenomena dan sekaligus menjadi gerbang awal dimana negara Indonesia berpotensi kembali kepada jaman Neo orba, dan hal tersebut sangat menggangu sekali terkait pelaksanaan demokratisasi di negara Republik Indonesia, maka dengan hal itu beliau mengatakan ketika memang TNI dan Polri hanya menjadi acuan mereka untuk melaksanakan tindakan tindakan pelanggaran Hak asasi manusia maka lebih baik dibubarkan saja instansi yang terkait ucap Dzarot, aksi ini di ikuti oleh beberapa lapisan masyarakat dan mahasiswa dengan yang diharapkan aksi ini bisa menimbulkan sebuah atensi dalam hal pencabutan RUU TNI
