PEKANBARU, SUARAKITA.ID — Kendati Pandemi Covid-19 belum juga selesai, Hajatan Pilkada Serentak di akhir bulan pada tahun 2020 ini akan tetap dilaksanakan. Hal itu sesuai Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum, selaku Penyelenggara Resmi Pesta Demokrasi Lima Tahunan tersebut.
Bertempat di Kantor Sekretariat dan Tata Usaha Lembaga Surveyor Politik Indonesia Cabang Riau, L. Yunus Debataraja S.Sos Sc SH M.Si selaku Koordinator Wilayah, menerbitkan hasil sementara dari Kegiatan Penelitian dan Observasi Lapangan.
Menurut Alumnus Jurusan Sosiologi Universitas Riau itu, Kontestasi Pilkada Serentak di Riau cukup Dinamis. Karena memang pada dasarnya Iklim Perpolitikan di Riau dipengaruhi atas beberapa unsur, diantaranya adalah Peran serta dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, beserta Pengaruh dari para Cerdik Pandai.
Khusus di Riau, ada sekitar 9 (sembilan) Kabupaten Kota yang akan melaksanakan Hajatan Pilkada Seretak. Masing-Masing Bakal Calon, Yunus Spesifikasikan didalam beberapa Poin dan Tentunya hal itu dapat menjadi bekal informasi bagi Masyarakat Luas.
Diantaranya adalah Kabupaten Bengkalis, sejauh ini ada satu Bakal Pasangan Calon yang berhubungan dengan Petahana dan yang paling mengerikan lagi, Petahana itu terkait dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi.
“Kalau untuk Kabupaten Bengkalis, Suaminya masuk Penjara, oleh karena Kasus Mega Korupsi, Lalu istrinya justru ikut jadi Bakal Calon Bupati. Bagi kami, hal ini sangat Mengkhawatirkan, kendati memang segala sesuatunya bermuara didepan meja Pengadilan” ungkap Yunus
Lanjutnya lagi, bahwa Lembaga yang dipimpinnya tidak ingin menjelaskan secara Detail, perihal adanya Analogi: Dari Suami ke Istri maupun Dari Ayah ke Anak yang sarat dengan istilah Politik Dinasti.
“Kalau untuk di Bengkalis, Kami rasa sudah Clear!. Masyarakat sudah semakin cerdas. Sudah cukup dalam beberapa Periode ini, Eksekutif maupun Legislatifnya bermasalah dengan Kasus Korupsi. Saatnya Bengkalis Cari Haluan dan Pemimpin yang Baru” ajak Yunus, seraya menunjukkan Kriteria Bakal Calon yang Mumpuni untuk membawa Kabupaten Bengkalis ke Arah yang lebih baik lagi.
Demikian juga untuk Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Semangat Masyarakat di Kota Jalur itu juga sama. Bahwa Politik Dinasti harus segera dihentikan, agar Iklim Perpolitikan maupun Kinerja dari masing-masing Lembaga dapat berjalan secara Profesional dan Proporsional.
“Di Kuansing sendiri, kami dengar masyarakat sudah mulai Jenuh dengan segala Pembodohan dari para Oknum Pejabatnya. Mulai dari Bapaknya yang sudah Lebih 15 Tahun menjabat sebagai Ketua DPRD, Bupati maupun Wakil Bupati, hingga para Anak-Anaknya diseret untuk jadi Pejabat di Daerah yang APBDnya sangat minim tersebut” tutur Yunus, yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium Pusat GAMARI.
Bagi Yunus, Pernyataan baru-baru ini yang disampaikan oleh salah satu Bakal Calon Bupati, yang berjanji, apabila dirinya Menang Jadi Bupati, maka Istri yang selama ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kuansing akan mengundurkan diri. Hal itu sangat Sportif dan tentunya dapat menjadi Rool Model Politik Daerah dikemudian harinya.
“Masyarakat Harus Diberi Pengetahuan, Tentang Jahatnya Politik Dinasti”
Begitu juga untuk Kabupaten Indragiri Hulu (INHU), Lembaga Surveyor Politik Indonesia Cabang Riau juga mengidentifikasi, di Daerah tersebut sudah lama dimulai Praktek Politik Dinasti. Pilkada Serentak tahun 2020 ini, Rumus Suami digantikan Istri sepertinya akan berlangsung di Kabupaten yang sepi dengan Hiruk Pikuk Kontestasi Politik Daerah.
“Sekali lagi, Masyarakat harus selalu kita ajak dan ingatkan, bahwa Politik Dinasti adalah Sumber dari Ketidakbaikan. Kata Sejahtera hanya akan berlaku pada Keluarga Dinasti tersebut, Alhasil, Masyarakat lambat laun akan semakin susah dan terpuruk” imbuhnya.
Bukan hanya di Kabupaten INHU saja, untuk Kabupaten Pelalawan, tahun ini Praktek yang sama akan diterapkan. Kekuasaan sang Ayah akan diteruskan sang Anak. Politik Dinastipun akan berlangsung di Negeri Kaya akan Sumber Daya Alamnya ini, namun Miskin Pembangunan Fisik.
Terakhir Yunus sampaikan, bahwa sudah seharusnya Masyarakat Riau berani melawan kondisi tersebut. Jangan mau diperdaya. Sepanjang suaramu bisa dibeli dengan uang tak seberapa, maka selama itulah Dirimu dan Kampungmu akan tetap susah.
“Ayo! Pilihlah Pemimpin yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Pemimpin sebelumnya. Lawan setiap Praktek KKN dan Upaya membangun Praktek Dinasti Politik. Masyarakat Riau harus cerdas. Nasib Daerahmu ditentukan dengan sikap Cerdasmu dalam menghadapi Pilkada Serentak Tahun ini” pungkas Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*) SARIAMAN
