JAKARTA – Sebelum menjabat Pangkostrad, Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam Jaya) dan sempat memimpin Akademi Militer pada periode 2018 hingga 2020.
Seperti biasa, menjelang pergantian pucuk pimpinan di TNI, cukup banyak isu yang berkembang di sekitarnya, salah satunya untuk menjatuhkan Personal Branding seseorang. Apalagi pada saat menjadi Pangdam Jaya, Letjen Dudung Abdurachaman dengan berani mengambil sikap. Salah satu isu yang santer adalah ikhwal penurunan baliho di Jakarta.
Menurut Akbar Mulia apa yang dilakukan Letnan Jenderal Dudung Abdurachman adalah tindakan yang baik dan benar serta sesuai dengan koridor hukum di Indonesia.
“Karena TNI ini berfungsi menjaga Kedaulatan Negara, dan berlandasan langsung dengan Pancasila yang sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bukan Ketuhanan agama Tertentu. Didalam tubuh TNI bercampur segala macam agama dan budaya, dimana anggota TNI ini merupakan orang orang terpilih dari 34 Provinsi di Indonesia,” kata Akbar Mulia yang juga Ketua DPP IPKI Bid. Kaderisasi dan Organisasi di Jakarta, Jumat (17/9).
Akbar mengatakan, Indonesia bukan hanya terdiri dari hanya satu suku jawa, tapi juga ada suku batak dan suku yang lainnya. Sudah pasti juga ada bermacam latar belakang agama didalam nya. Sebagai Panglima dari pasukan Kostrad, sangat wajar kalau Letnan Jenderal Dudung Abdurachman memberikan pemahaman dan pencerahan.
“Jangan sampai ditubuh TNI khusus nya KOSTRAD terjadi perbedaan, apalagi berbicara agama ini sangat sensitif,” kata Akbar Mulia.
Menurut Akbar Mulia, secara pribadi dia melihat tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Pangkostrad. Yang menjadi salah kalau Pangkostrad memberikan perintah kalau anggota Kostrad harus menyembah semua agama, itu Baru Salah. Tambah Akbar.
Karena itu, Akbar heran kenapa hal yang nilainya pembinaan ini harus di besar besarkan. Apalagi hal ini muncul ditengah ada isu isu panas terkait rotasi di tubuh pimpinan TNI.
“Saya rasa ini lebih ke arah balas dendam dan ada nya kelompok yang tidak ingin Karier Pak Dudung berkembang, sehingga dibuatlah pernyataan Pak Dudung seakan akan ada Pro dan Kontra,” kata Akbar Mulia.
Akbar Mulia mengimbau agar kelompok-kelompok yang menentang statemen Pangkostrad harus membaca Sapta Marga Sumpah Prajurit dahulu. Baru lah melakukan statemen bantahan terkait pernyataan Pangkostrad, Lanjut Akbar.
Akbar Mulia yang juga Mantan Ketua BEM Universitas Jayabaya Tahun 2012 yang juga sempat menjadi kordinator BEM Se Jakarta di tahun yang sama dan juga sekarang Aktif di Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Badan Buruh Pemuda Pancasila, menilai Jenderal Dudung Abduracham berbicara bukan di kalangan umum, ini diacara nya Angkatan Darat.
“Saya kira kita harus mendukung figur seperti Pak Dudung ini, sosok yang tegas yang mempu memberikan contoh dan teladan sebagai pemimpin yang berani dan Berkarakter,” tandas Akbar Mulia.
