Lampung Tengah – Dibawah Kepemimpinan Bupatib Musa Ahmad, dan wakilnya Ardito Wijaya saat ini, Kabupaten Lampung Tengah sedang giat-giatnya melakukan pembenahan, penataan, dan pembangunan di berbagai bidang, dalam rangka mewujudkan visi “Lampung Tengah Berjaya” kedepan.
Tentunya, untuk bisa mewujudkan Cita-cita Lamteng Berjaya itu, Pemerintah Daerah setempat ada perencanaan yang matang, terarah, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dalam hal itu diperlukan pengawasan dari pihak, APH, dan Legislatif yang mewakili suara rakyat, agar perencanaan itu tidak keluar dari jalur, dan bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lamteng, Hefky Aburizal saat mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Perencanaan Pemerintah Daerah, serta Pengawasan, demi terwujudnya Kabupaten Lampung Tengah Berjaya”, yang diadakan di Cafe Ghassani Bandar Jaya, Selasa (25/1/22).
Dalam FGD itu PGK menghadirkan narasumber Kabid Perencanaan Bappeda, Rahmad, Sekretaris Bina Marga, lrham, Sekretaris Perkim, Budi Efriyanto, dan anggota Komisi lll DPRD Lamteng, Lambok Nainggolan, dengan Moderator, Chori Abdullah yang membahas bagaimana perencanaan pembangunan di Kab.Lamteng, agar dapat mewujudkan Cita-cita Lamteng Berjaya ke depan.
Dalamn paparannya Kabid perencanaan Bappeda, Rahmad menjelaskan bahwa perencanaan itu berpedoman dengan RPJMD 5 tahun ke depan dengan merealisasikan Visi dan Misi Bupati, dan Wakil pada saat Pilkada.
“Jadi semua perencanaan itu telah sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi Bupati, dan Wakil Bupati pada saat Pilkada, dan tentunya harus sesuai dengan Renja, anggaran, dan kebutuhan di daerah itu sendiri,” jelas Rahmad.
Berikutnya Sekretaris Bina Marga, lrham dengan luasnya wilayah di Kab.Lamteng, dimana ada 28 Kec, 10 Kel, dan 301 Kampung, yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten se-Prov Lampung, tentunya dengan pososi luas wilayah geofrapis itu, tidak semua lnfrastruktur khususnya jalan, dapat terealisasi dalam waktu singkat.
“Untuk saat ini, infrastruktur jalan yang rusak di Kab.Lamteng, ada sekitar 1343 KM, dengan 336 ruas jalan yang tersebar di beberapa wilayah, tentunya Pemkab harus bisa memilah-milah mana yang di anggap emergensi dalam pembangunannya, mengingat keterbatasan anggaran,” terang Irham.
Begitu juga seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Disperkim, Budi Efriyanto, bahwa pihaknya dalam membangun, maupun meningkatkan infrastruktur, sebelumnya telah di rencanakan, dan di bahas dalam agenda perencanaan dengan pihak terkait, sebelum hal itu direalisasikan pembangunannya.
“Kita merealisasikan pembangunan yang telah terencana sesuai dengan renja di masing-masing dinas terkait, sesuai dengan RPJMD yang di sepakati,” bebernya.
Namun sayangnya saat di singgung terkait apa langkah dan tindakan dari Komisi lll DPRD, melihat beberapa pembangunan yang tertunda. Sebagai pihak Legislatif yang mengawasi dalam hal itu, anggota Komisi lll DPRD Lamteng, Lambok Nainggolan tidak menjawab secara detail, dirinya hanya menjabarkan fungsi Komisi lll selama ini sebagai pengawasan telah berjalan baik, dan kerjasama dengan OPD terkait dalam hal rencana pembangunan yang di anggapnya harus lebih sinergis dengan semua pihak.
“Sebagai fungsi pengawasan dari Komisi lll selama ini telah berjalan baik, dan kita tetap mendukung hal itu selama tidak keluar dari jalur, aturan, dan UU yang berlaku, tetapi perlu adanya sinergisitas dengan semua pihak,” harap anggota Komisi lll dari Partai PDIP ini.
Di penghujung diskusi yang di gelar PGK Lamteng ini, mendapat respon positif, dari narasumber dan tamu undangan yang hadir, dan mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus berjalan, agar masyarakat lebih mengetahui terkait rencana pembangunan Kab.Lamteng, kedepan, dalam rangka mewujudjan Kab.Lamteng Berjaya. (Lp)
