Serikat Buruh dan Pekerja Logam Elektronik Mesin, Perisai Pancasila Riau Demo Kantor Gubernur Dan Kejati Riau, ini tuntutannya….
Senin, 20 Februari 2023 – 20.46
Ratusan massa dari Serikat buruh dan pekerja Logam Elektronik mesin Perisai Pancasila Riau melakukan aksi demonstrasi di bundaran Tugu Keris depan kantor gubernur Provinsi Riau dan di depan kantor Kejaksaan tinggi (Kejati) Provinsi Riau pada hari Senin 20 Februari 2023.
Aksi ini di awali dengan long march pendemo yang berjalan kaki dari titik kumpul Kawasan perpustakaan wilayah Riau hingga sampai di titik selanjutnya yaitu tugu keris depan kantor Gubernur provinsi Riau jalan Sudirman Pekanbaru.
setelah melakukan beberapa orasi nya, aksi massa kemudian berlanjut sampai ke depan pintu gerbang kejaksaan tinggi Provinsi Riau, di kantor Kejati Riau Peserta aksi di terima Kasipenkum Bambang Heri Purwanto.
Erlangga selaku Koordinator lapangan (Korlap) menyampaikan pernyataan sikap terkait aksi demonstrasi ini sebagai fungsi kontrol sosial dengan mengkoreksi kebijakan pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Riau dan sekdaprov Riau yang tidak berpihak kepada masyarakat, Buruh dan pekerja di Provinsi Riau.
Dalam orasi nya Erlangga mengatakan pihak nya meminta gubernur Riau untuk mengevaluasi kembali kenaikan tunjangan profesi kepada ASN termasuk Sekdaprov karena telah melukai hati para pekerja dan buruh lokal Riau.
“Banyak nya kesenjangan upah di provinsi Riau di tambah ada nya kebijakan gubernur Riau untuk menambah tunjangan pegawai ASN salah satu nya tunjangan Sekdaprov Riau,yang mendapat 90 juta rupiah,ini sangat miris di banding kan dengan buruh dan pekerja yang hanya UMR, sekalipun naik hanya kenaikan 200 sampai 300rb,ini kan bentuk kesenjangan dan ketimpangan,”teriak Erlangga dalam orasi nya.
Selanjut nya, Erlangga juga menekan kan dengan kenaikan tersebut,seharus nya memberi dampak positif terhadap pengusaha dan pekerja yang ada di provinsi Riau,walau pun aturan LKPP tidak melarang perusahaan luar daerah beraktivitas di provinsi Riau.
“Ini tidak, Masih juga banyak pekerja dan buruh hanya menjadi penonton ketika perusahaan dari luar daerah yang di duga di backup asing pemodal besar beraktivitas di Riau ini”, beber Erlangga.
Lebih jauh Erlangga menjabarkan, Sesuai data LPSE yang terlampir di pernyataan sikap aksi ini ,ada 10 perusahaan luar daerah yang berkegiatan dalam proyek di Provinsi Riau yang harus di evaluasi oleh Gubernur Riau.
“Dari LPSE, Ada 10 Perusahaan luar yang memegang proyek besar disini. Dan biasanya, Perusahaan tersebut dibackup oleh Pengusaha Asing dari Singapura untuk dimodali. Alangkah baiknya, Pemprov seharusnya memberikan modal kepada pengusaha lokal agar mampu bersaing di kancah Nasional. Karena, kalau tidak mendapatkan pekerjaan, banyak buruh dan pekerja menganggur. Karena, para pengusaha lokal kita disini memiliki pekerja. Ini harus menjadi perhatian dari Pemprov Riau,” paparnya.
Erlangga yang juga pengurus Serikat buruh dan pekerja Logam Elektronik mesin Perisai Pancasila ini juga meminta pihak Kejati memeriksa dugaan pemborosan APBD provinsi Sesuai data Badan pemeriksa Keuangan Riau dan APBD Kab. Kampar Yang Di Pimpin PJ Bupati Kampar atas Nama Kamsol yg di duga arah kebijakan nya Tidak berpihak kepada pengusaha kecil dan Pekerja Lokal, melainkan lebih Mementingkan kepentingan Pengusaha Besar. Tutup nya…
