Bambang Soesatyo
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)
TRANSFORMASI ekonomi Indonesia pun butuh tanggapan dan inisiatif daerah. Setelah agenda politik pemilihan kepala daerah 2024 terlaksana, salah satu fokus program daerah yang layak diprioritaskan adalah upaya penyelarasan dengan program transformasi ekonomi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi jalan untuk mewujudkan transformasi itu, sangat penting bagi setiap pemerintah daerah untuk membarui data dan pemahaman tentang potensi SDA di daerahnya masing-masing.
Dalam dua tahun terakhir, Indonesia telah menghabiskan begitu banyak energi untuk mempersiapkan dan melaksanakan agenda politik berskala nasional. Dari agenda pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan anggota legislatif (Pileg) hingga Pilkada serentak yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu. Semua daya dan upaya difokuskan pada tiga agenda itu. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mencakup 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Hampir seluruh lapisan masyarakat didorong untuk terlibat dalam Pilkada itu.Patut disyukuri karena semua agenda itu terlaksana dengan baik.
Sayangnya, ketika harus kembali pada realitas kehidupan sehari-hari sekarang ini, semua orang dihadapkan pada kenyataan tidak mengenakan. Terbentang fakta tentang kinerja perekonomian nasional yang cenderung tidak baik-baik saja. Ekonomi memang tetap bertumbuh, tetapi terjadi paradoks, sebab di tengah pertumbuhan itu justru terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif. Sudah puluhan ribu orang tidak bekerja lagi. PHK tak terhindarkan karena kinerja sektor manufaktur jatuh ke titik terendah. Angkatan kerja yang menganggur terus bertambah dari hari ke hari karena banyak pabrik sudah tutup.
Sebagai makhluk berakal-budi, siapa pun tak boleh pasrah menghadapi kenyataan sekarang ini. Kini, setelah semua agenda politik nasional itu rampung, segenap elemen masyarakat hendaknya kembali fokus pada kegiatan-kegiatan produktif. Bersyukur bahwa ada figur yang patut dijadikan contoh karena dia selalu menyulut semangat semua orang. Figur itu adalah Presiden Prabowo. Dia telah memberi contoh dan melakukan tindakan nyata. Presiden, misalnya, telah memerintahkan para menteri ekonomi untuk berupaya menyelamatkan PT Sritex agar puluhan pekerja di perusahaan itu tidak di PHK.
Selain itu. Presiden telah melakukan lawatan ke sejumlah negara dengan hasil yang sangat produktif. Presiden Prabowo mendapatkan komitmen investasi 10 miliar dolar AS dari Tiongkok; sebesar tujuh (7) miliar dolar AS dari British Petroleum (BP), dan 1,5 miliar dolar AS dari CEO Forum. Ini adalah perjalanan kerja yang produktif ketika Presiden Prabowo melakukan lawatan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris dan Uni Emirat Arab, sejak 8 hingga 24 November 2024.
Komitmen investasi asing yang dibawa Presiden Prabowo adalah sebuah prospek baru yang bisa menjadi salah satu jalan keluar, di tengah meningkatnya jumlah angkatan kerja yang menganggur. Karena itu, para menteri diharapkan responsif mengelola komitmen investasi itu. Semua pihak, utamanya generasi pekerja, pasti berharap komitmen investasi asing itu bisa direalisasikan pada waktunya. Sebab, dari realisasi investasi baru itu diharapkan tercipta lapangan kerja baru.
Prospek lainnya yang telah dicanangkan Presiden adalah target swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi SDA dalam konteks mewujudkan transformasi ekonomi. “Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” tegas Presiden dalam pidato pertama usai pelantikan Presiden, Oktober 2024.
Selain itu, Presiden juga berinisiatif segera merealisasikan hilirisasi aneka ragam potensi SDA. Inisiatif itu dipaparkan Presiden dalam forum pembekalan para menteri anggota Kabinet Merah Putih yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, belum lama ini. Presiden sudah menyebutkan bahwa hilirisasi SDA akan menyentuh 28 komoditas unggulan Indonesia. Rinciannya meliputi nikel, timah, tembaga, besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, dan minyak bumi. Sasaran hilirisasi lainnya meliputi gas bumi, kelapa, karet, getah pinus, udang, ikan TCT, rajungan, rumput laut, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, kakao, pala, dan tilapia.
Ketika merencanakan swasembada pangan dan hilirisasi SDA, konsekuensi logisnya adalah membuka data tentang potensi daerah. Sebab, potensi tanaman pangan tersebar di semua pelosok daerah. Lebih dari itu, puluhan komoditas unggulan yang menjadi target hilirisasi SDA itu pun bisa ditemukan di berbagai pelosok tanah air. Maka, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan target swasembada pangan dan hilirisasi SDA jelas sangat signifikan. Ketika presiden sudah mencanangkan swasembada pangan dan hilirisasi puluhan komoditas unggulan, tindak lanjutnya adalah tanggapan dan inisiatif daerah.
Semua pemerintah daerah (Pemda) hasil Pilkada 2024 akan melakukan konsolidasi setelah adanya penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tahap konsolidasi itu, setiap Pemda diharapkan menyimak dan membahas target swasembada pangan dan hilirisasi SDA yang telah dicanangkan presiden. Pembahasannya tentu saja berpijak pada potensi SDA di masing-masing daerah. Dari pembahasan itu, setiap Pemda diharapkan tidak ragu untuk mengambil inisiatif sebagai upaya menyelaraskan salah satu program daerah dengan program presiden. Inisiatif itu kemudian dijadikan usulan ke kementerian terkait.
Faktor penting lain yang tak boleh diabaikan setiap Pemda adalah melibatkan potensi sumber daya manusia (SDM) lokal. Proses mewujudkan swasembada pangan dan hilirisasi SDA akan membuka banyak lapangan kerja baru. Akan sangat ideal jika peran dan kontribusi SDM lokal diprioritaskan. Ketika kerja mewujudkan swasembada pangan misalnya, kontribusi SDM di daerah bisa diandalkan. Hasil Sensus Pertanian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni-Juli 2023, menyebutkan bahwa jumlah petani di Indonesia mencapai 27.799.280 orang.
Dari jumlah itu, petani milenial (19–39 tahun) berjumlah 6.183.009 orang, atau sekitar 21,93 persen dan petani generasi Z (11-26 tahun) sebanyak 2,14 persen. Dilaporkan juga bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan tanaman pangan mencapai 15.550.786 rumah tangga. Kalau setiap Pemda mengelola kegiatan tanaman pangan dengan perencanaan yang baik, tingkat pengangguran di daerah bisa ditekan hingga ke level terendah.
