1. Jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia saat ini diinformasikan berada di atas ambang batas yang telah ditetapkan world health organization/WHO, yakni mencapai 6,07 persen. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, kembali meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan, memperkuat upaya pelacakan atau tracing, tes covid-19, dan vaksinasi.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, mengupayakan agar kasus covid-19 di Indonesia dapat kembali turun dan berada di bawah ambang batas yang telah di tetapkan WHO yakni maksimal sebesar 5 persen. MPR juga meminta Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk berupaya menekan kasus covid-19 harian di tiap wilayah, dikarenakan menurut data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kasus positif harian tercatat meningkat lebih dari tiga kali lipat selama kurun waktu 27 hari terakhir.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, menjaga dan memastikan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit tetap terkendali, dan mengawasi agar fasilitas kesehatan tetap bersiap dan waspada untuk menghadapi kemungkinan lonjakan kasus covid.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, memaksimalkan mekanisme penanganan covid-19 via telemedicine bagi masyarakat yang menerima hasil pemeriksaan positif covid-19, dan memastikan pasien covid mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk untuk pengiriman obat bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri.
E. Meminta pemerintah melakukan pemetaan secara terperinci terhadap penyebab meningkatnya kasus covid di tanah air, dan mencari solusi terbaik satu persatu dari setiap penyebab tersebut, dikarenakan dibutuhkan penanganan yang tepat dan sesuai untuk tiap penyebab kenaikan kasus covid-19.
2. Selama periode April-Juli 2022, Migrant Care telah menerima pengaduan dari sejumlah pekerja migran Indonesia/PMI korban perusahaan investasi bodong di Kamboja, Filipina, dan Thailand. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pemulangan PMI yang korban investasi bodong tersebut, dan mendesak pemerintah bersama aparat, serius dalam mengusut tuntas jaringan pelaku yang berada di Indonesia dan juga pelaku yang berada negara penempatan.
B. Meminta pemerintah memetakan modus-modus penipuan terhadap PMI, baik luring maupun daring, dan mengklasifikasikan negara-negara yang banyak dijadikan tujuan atau lokasi pengiriman PMI yang menjadi korban, diantaranya seperti Kamboja, Filipina, dan Thailand, dikarenakan hal tersebut dapat juga terindikasi sebagai perdagangan manusia.
C. Meminta pemerintah mengingatkan dan menyosialisasikan calon PMI agar tidak mudah terimingi oleh gaji besar dan tergiur oleh jalur pemberangkatan pintas yang cepat atau ilegal. MPR meminta pemerintah berperan memberikan pemahaman dan edukasi kepada calon PMI tentang prosedur keberangkatan PMI yang resmi.
D. Meminta pemerintah untuk cepat mengidentifikasi jaringan ilegal dimaksud, guna mencegah kasus serupa berulang, dikarenakan selama ini langkah pemerintah dinilai sebatas pasif dan hanya reaktif menunggu setelah kasus muncul. Untuk itu, MPR meminta agar pemerintah mempersiapkan langkah preventif agar kasus serupa, utamanya yang bermodus perbudakan modern, perdagangan orang, ataupun penipuan lainnya, tidak kembali terjadi.
E. Meminta pemerintah, apabila diperlukan membuat nota kesepahaman dengan negara-negara yang banyak dijadikan tujuan PMI, guna mencegah PMI terjebak dalam perdagangan orang, perbudakan modern, dan kasus-kasus penipuan lainnya di negara tujuan.
3. Beberapa situs atau aplikasi terindikasi judi _online_ masih bisa diakses ditengah hiruk pikuk pemblokiran penyelenggara sistem elektronik (PSE) menuai kritik dari publik. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk merespon cepat permasalahan tersebut, dengan mendorong kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) melakukan verifikasi atas beberapa PSE terdaftar yang terindikasi menyediakan layanan perjudian, disamping melakukan penyisiran secara menyeluruh terhadap PSE lingkup privat yang sudah terdaftar, dengan maksud memastikan tidak ada PSE bermasalah yang lolos seperti situs atau aplikasi judi _online_.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo untuk secara tegas memberikan sanksi dengan melakukan pemutusan akses terhadap PSE yang teridentifikasi ilegal, seperti situs/aplikasi judi _online_, pornografi hingga perdagangan ilegal, sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para PSE ‘nakal’ tersebut.
C. Meminta Kemenkominfo untuk lebih memasifkan patroli siber dan menutup layanan yang melanggar di ruang digital, mulai dari perjudian, pornografi, radikalisme hingga perdagangan ilegal.
D. Meminta komitmen Kemenkominfo untuk terus berupaya melindungi ruang digital masyarakat Indonesia, dengan tidak memberi ruang bagi keberadaan situs atau aplikasi ilegal seperti judi _online_ di Indonesia.
4. Puncak musim kemarau terjadi di sebagian besar daerah salah satunya di Jawa Timur yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2022. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan upaya-upaya preventif disamping melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota setempat terkait ancaman bencana saat musim kemarau, khususnya bencana kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan.
B. Meminta BPBD dan pemerintah daerah setempat agar bersiaga dalam menerima setiap laporan daerah yang masuk terkait kebencanaan ataupun kedaruratan saat puncak musim kemarau terjadi.
C. Meminta pemda setempat mengingatkan masyarakat hingga petani terkait puncak musim kemarau di beberapa daerah khususnya wilayah Jatim, agar menghindari aktivitas membuat api dan membuang puntung rokok sembarangan di sekitar lahan yang mudah terbakar, hingga meminta petani agar mewaspadai kondisi anomali cuaca pada musim kemarau yang dapat berdampak kerugian bagi para petani.
Terimakasih.
