Jakarta, Suarakita.id – Andi Fajar Asti, Ketua Umum HMPI mengatakan, massifnya gelombang penolakan mahasiswa terhadap revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, Kenaikan BPJS dan isu lainnya harus menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR.
“Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) berharap Pemerintah dan DPR mendengar aspirasi mahasiswa yang turun hari ini sebagai bentuk ikhtiar membangun demokrasi yang sehat,” terang Andi Fajar Asti dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (24/9/2019).
Terkait dengan Revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR RI, Andi mengatakan, usulan pemerintah terkait RUU KUHP, RUU Pertanahan dan rencana kenaikan BPJS perlu dikaji kembali.
Andi menekankan, pemerintah dan DPR perlu secara serius melakukan jemput aspirasi secara luas, sistematis dan mendalam. Jangan hanya melibatkan kelompok tertentu secara formalistik yang justru melahirkan keresahan massal.
Menurut dia, Kepercayaan publik terhadap lembaga negara juga perlu dijaga. Jangan sampai terjadi impeachment massal. Karena jika ini terjadi, tentu akan sangat berbahaya bagi kelanjutan pemerintahan dan pembangunan seluruh sektor.
“Saya juga berharap pihak keamanan mengawal demonstran secara baik dan mengajak mahasiswa menyalurkan aspirasinya dengan damai.” tandas Andi Fajar Asti.
