-
6Rasa Hayat Sejarah Adalah Benih Rekonstruksi Total
Bukan ingin memerangkap diri dengan romantisme masa lalu. Tidak. Sudah sepatutnya kita mewarisi api masa lalu, bukan abunya. Kita harus akui, bahwa karakteristik anti kolonial dan mengutamakan kepentingan nasional yang dimiliki pemerintahan Soekarno sangat menginspirasi. Sudah seharusnya mengakhiri dominasi asing atas ekonomi nasional dan menaruh tali kendali ekonomi nasional di tangan bangsa menjadi prinsip dasar perjuangan yang kita sepakati bersama.
Di zaman Soekarno, Rencana Urgensi Perekonomian dari Kabinet Natsir, misalnya, diarahkan untuk mengambil alih kendali ekonomi nasional dengan cara membatasi modal asing masuk ke dalam “industri industri yang tidak penting”, serta merangsang tumbuhnya pengusaha priboemi melalui Program Benteng.
Demikian pula halnya dengan Rentjana Lima Tahun-nya Kabinet Ali Sastroamidjojo yang bertujuan mendorong lahirnya industri dasar, perusahaan pelayanan umum dan perusahaan jasa dalam sektor publik. Bahkan, sejak paruh kedua dekade 50-an, Presiden Soekarno mengambil langkah drastis untuk mengakhiri dominasi kolonial atas kehidupan perekonomian. Pada tanggal 3 Mei 1956, pemerintah Indonesia membatalkan kesepakatan KMB. Keputusan sepihak ini menjadi landasan dilakukannya nasionalisasi -+ 500 PMA yang beroperasi di Indonesia.
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit yang mengakhiri demokrasi parlementer, membubarkan Konstituante hasil Pemilu 1955, mencabut UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945.
Dalam pidato kenegaraan (17/8/1959), Presiden Soekarno menyampaikan Manifesto Politik yang notabene merupakan jalan sosialisme bagi Indonesia. Pada tanggal 24 September 1960, pemerintah menetapkan UUPA yang bertujuan mengubah secara menyeluruh struktur kepemilikan tanah dan mengakhiri dominasi kolonial, serta mengubah susun tangga feodal dalam tubuh masyarakat.
Pada tanggal 17 Agustus 1960, Dewan Perantjang Nasional (Depernas) bentukan Presiden menerbitkan cetak biru pembangunan nasional yang lengkap dan terperinci, yakni Rentjana Pembangunan Nasional Semesta (RPNS) Delapan Tahun.
Rencana ini akan dilaksanakan secara bertahap, setahap demi setahap, daerah demi daerah, dengan pendekatan unbalanced growth, bukan balanced growth seperti pola rezim Orde Baru dan rezim Orde Reformasi. Dalam RPNS Delapan Tahun itu, pemenuhan kebutuhan dasar
(sandang, pangan, papan), pengembangan industri dasar dan pengembangan industri strategis ditempatkan sebagai skala prioritas. Tulang punggung dari rencana besar ini adalah orang Indonesia sendiri, bukan bangsa asing. Peran modal asing sangat dibatasi. Bahkan, pada Maret 1963, demi mempercepat pelaksanaan RPNS Delapan Tahun itu, Presiden mencanangkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk menata ekonomi nasional yang demokratik guna mencapai tahap pembangunan ekonomi sosialis.
Sejarah sudah mencatat, bangunan besar karya Soekarno itu akhirnya dirusak oleh aktor-aktor dari bablasan-bablasan Orde Baru yang telah lama menguasai lapis atas kekuasaan. Hari ini pula saya bermimpi, bangunan besar itu bisa dibangun kembali, bangunan besar itu bisa di-rekonstruksi.
Pasrah membiarkan mimpi ini menjadi milik waktu dan tidak merebutnya adalah jelas adalah pengkhianatan besar. Dan menjadi pengkhianat bukanlah watak seorang pejuang rakyat.
Tabik Kamerad !
Kebon Jeruk
15 Februari 2025
Oleh: Ketua Umum Partai Rakyat
