Suarakita.id, Sumbawa – Berbagai upaya yang dilakukan oleh semua stakeholders dalam penanganan merebaknya wabah covid-19 yang ada di seluruh pelosok nusantara. Khususnya Kab. Sumbawa akan menyisir puluhan milyar anggaran untuk penanganan wabah virus tersebut.
Menyikapi hal tersebut Fraksi PKS Kab. Sumbawa Syaifullah saat ditemui media ini, Rabu (15/4) mengatakan bahwa terkait dengan Anggaran penanganan COVID-19 hasil realokasi sejumlah pos APBD Tahun 2020, harus benar-benar diawasi dengan ketat sehingga penggunaannya tepat sasaran kepada mereka yang terkena dampak COVID-19.
Sehingga dalam penggunaan anggaran tersebut, perlu dikawal serta diawasi agar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan pasca virus Corona mewabah. ujar politisi PKS tersebut.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 119,9 Milyar yang akan direalokasi tersebut memiliki nilai yang cukup besar sehingga perlu diawasi dan melibatkan aparat penegak hukum (APH) sehingga pada tataran penggunaannya tepat sasaran dan tidak menjadi persoalan dikemudian hari.
Namun apabila ada pihak yang menyalahgunakan dana kemanusiaan tersebut, maka semestinya ditindak tegas sesuai ketentuan hukum berlaku, bahkan kalau bisa hingga diperberat sanksi hukumnya. tegas politisi PKS.
Bahkan minggu lalu, saat kami turun bersama rekan-rekan Anggota DPRD untuk mengecek dibeberapa puskesmas, ditemukan adanya keluhan tentang kekurangan APD, Vitamin dan lain sebagainya. imbuhnya.
Lanjut Syaifullah, dirinya mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan penanganan dan pengendalian wabah virus corona,” katanya.
Bahkan dengan pengawasan yang ketat melibatkan sejumlah lembaga terkait termasuk DPRD, diharapkan tidak ada pihak yang menyalahgunakan dana tersebut. imbuhnya.
Seperti diketahui, dana penanganan Covid-19 sebanyak Rp.119,9 Milyar, yang direncanakan untuk program atau kegiatan seperti Penambahan Biaya Tak Terduga BTT) sebesar 32,9 milyar, penanganan kesehatan sebesar Rp.2,1 Milyar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp.40,6 Milyar dan penyediaan Social safety net atau pengaman sosial sebesar Rp. 44,1 Milyar.
“Politisi PKS syaifullah berharap agar pemerintah transparan dalam penggunaan anggaran sekecil apapun, karena dalam penggunaan anggaran tersebut tentu ada pertanggung jawaban,” pungkas ketua komisi I DPRD sumbawa. (Dhy)
