Jakarta – BERBAGAI lapisan masyarakat di Indonesia memberikan apresiasi terhadap langkah tegas dan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Khususnya terkait dibongkarnya skandal mega korupsi di Pertamina periode 2018–2023. Presiden Prabowo Subianto akan sikat habis para koruptor di era kepemimpinannya.
Skandal Pertamina ini menyebabkan kerugian negara Rp193,7 triliun per tahun. Artinya Rp968,5 Triliun, hampir Rp1.000 Triliun atau Rp1 kuadraliun dalam lima tahun.
“Komitmen Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi bukan sebatas wacana sebagaimana yang ditunjukkan dalam penangkapan empat petinggi anak perusahaan Pertamina oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Agung telah membongkar dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina, dan hal itu menjawab kecemasan berbagai pihak yang meragukan komitmen pemberantasan korupsi Presiden Prabowo,” kata Bambang Widjanarko Setio, Direktyr Eksekutif Pranata Kebijakan Politik Nasional (PKPN) kepada wartawan, Sabtu (1/3/24).
Menurut Bambang yang juga Ketua DPD Prabowo Mania 08 Jawa Timur, bahwa komitmen pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo bukan sebatas wacana. Karena, telah dibuktikan, satu per satu para pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diamankan oleh aparat penegak hukum. Dan beberapa hari lalu dibongkarnya skandal korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun atau Rp1.000 triliun.
Bambang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu patut diapresiasi oleh masyarakat. Karena penangkapan itu menunjukkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut Bambang, penangkapan empat petinggi anak perusahaan Pertamina harus memberikan efek jera. Sehingga tidak ada lagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan kejahatan korupsi.
Karena itu, kata Bambang, panenegakan hukum harus optimal sehingga bila terbukti, para koruptor harus dihukum seberat-beratnya dan dimiskinkan agar memberikan efek jera.
Bambang mengatakan bahwa langkah Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Subianto memerintahkan dan memastikan tidak ada kebocoran anggaran, dan tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang merugikan keuangan negara.
Selain itu, kata Bambang, rakyat dapat dipastikan mendukung langkah tegas Presiden Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum yang tidak pandang bulu.
“Saya yakin, rakyat mengapresiasi Presiden Prabowo yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak tegas dan realistis dalam memberantas korupsi di era kepemimpunannya,” kata Bambang.
Bambang menilai bahwa skandal kasus Pertamina ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan para koruptor. Hal ini berkaitan dengan kebijakan terbaru pembentukan super holding Danantara, dimana Pertamina menjadi salah satu bagian penting di dalamnya.
Bambang mengatakan bahwa Presiden Prabowo harus memastikan para koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya. Jangan sampai mereka hanya mendapat hukuman ringan, karena ini menyangkut reputasi pemerintah dan indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia.
“Kita harus terus mendukung penegakkan hukum dan menangkap para koruptor. Langkah penegakkan hukum ini bukan hanya perjuangan pemerintah, tetapi perjuangan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang ingin negara ini benar-benar bersih dari korupsi,” tandas Bambang.
