Indonesia, dengan 17.380 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menghadapi tantangan besar dalam menyatukan wilayahnya. Di banyak daerah terpencil, transportasi udara bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan vital. Pesawat perintis menjadi satu-satunya penghubung yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar ekonomi.
Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui alokasi anggaran signifikan untuk subsidi angkutan perintis. Pada tahun 2024, Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp. 12,2 triliun untuk subsidi angkutan perintis dan public service obligation (PSO) di berbagai moda transportasi, meningkat dari Rp. 9,1 triliun pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sektor udara menerima Rp. 554 miliar untuk mendukung 220 rute perintis penumpang dan 42 rute perintis kargo.
Namun, tantangan tidak berhenti pada alokasi anggaran. Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana menjadi krusial. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Dalam konteks ini, Kementerian Perhubungan (2024 – 2029) dibawah Menteri Dudy Purwagandhi dan Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si. memegang peranan vital, yang diharapkan memiliki kompetensi teknis, pengalaman lapangan, dan integritas tinggi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Kegagalan dalam kepemimpinan di sektor transportasi udara dapat berdampak serius pada manajemen dan operasional layanan publik. Contoh paling jelas adalah kasus kerugian besar yang dialami oleh maskapai BUMN Garuda Indonesia, di era Pemerintahan sebelum Prabowo. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan kerugian Garuda mencapai triliunan rupiah akibat praktik manajerial yang buruk, pengadaan pesawat yang tidak efisien, hingga korupsi dalam proses sewa pesawat. Kasus ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga memperlihatkan pentingnya menempatkan orang yang tepat di posisi strategis. Jika pelajaran ini tidak diambil dengan serius, maka program subsidi angkutan udara perintis pun berpotensi bernasib serupa, membengkaknya anggaran tanpa dampak nyata di lapangan.
Menariknya, dalam proses pembentukan Kabinet Merah Putih 2024–2029, beberapa nama yang sebelumnya santer disebut sebagai kandidat menteri, seperti Jumhur Hidayat untuk posisi Menteri Ketenagakerjaan, Susi Pudjiastuti, Margarito Kamis, Ignatius Jonan, Capt. Wuri Septiawan, dll, ternyata tidak masuk dalam susunan kabinet. Meski publik mencoba memahami tantangan dan hambatan transisi kekuasaan dari mantan Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, harapan akan munculnya pemimpin yang sesuai di bidangnya dan berpihak kepada rakyat tetap tinggi.
Namun demikian, salah satu contoh beberapa nama yang dinilai kredibel seperti Thomas Djiwandono, Ferry Juliantono, Iwan Sumule, Abdul Kadir Karding, Budiman S, dll telah masuk dalam kabinet. Thomas Djiwandono, misalnya, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan, sementara Ferry Juliantono menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi, Iwan Sumule dan Nanik L Deyang menjabat sebagai Wakik BP Pengentasan Kemiskinan (Setingkat Menteri), dll. Keberadaan mereka diharapkan membawa semangat profesionalisme dan keberpihakan terhadap publik yang lebih kuat.
Sebagai contoh, program angkutan udara perintis yang mencakup 264 rute penumpang dan 44 rute kargo pada tahun 2024 diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan ketahanan dan keamanan negara, khususnya di daerah terpencil, terdepan, tertinggal, dan perbatasan (3TP). Namun, tanpa pengawasan dan manajemen yang tepat, program semacam ini beresiko tidak mencapai sasaran yang diinginkan, bahkan dapat menciptakan ruang bagi pemborosan atau penyimpangan.
Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, meskipun bertujuan baik, tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan transportasi udara publik. Pada periode mudik Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan mengalami pemotongan anggaran sebesar 43,6 persen atau Rp.13,72 triliun dari pagu awal yang senilai Rp.31,45 triliun. Meskipun Kemenhub menjamin bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu persiapan angkutan Lebaran, realitas di lapangan menunjukkan tantangan tersendiri.
Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, turun 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 193,6 juta pemudik. Penurunan jumlah penumpang pesawat, khususnya, menjadi sinyal penting akan menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan transportasi udara, baik dari sisi harga, kenyamanan, maupun ketepatan jadwal.
Dampak dari penurunan ini tidak hanya berhenti pada jumlah tiket yang terjual, tetapi meluas ke berbagai aspek penting operasional penerbangan. Penurunan volume penumpang mengurangi pendapatan maskapai, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi operasional pesawat, penundaan perawatan berkala karena kekurangan dana, hingga berpotensi mengorbankan standar keselamatan penerbangan. Tidak kalah penting, kesejahteraan awak kabin (air crew), teknisi, dan staf darat pun turut tertekan karena ketidakpastian jam terbang dan pemotongan insentif.
Di tengah lesunya daya beli masyarakat dan penurunan jumlah penumpang, kehadiran maskapai berbiaya rendah seperti Air Asia Indonesia menjadi alternatif yang diminati. Pada kuartal III 2024, Air Asia Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar Rp. 5,91 triliun, meningkat 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh jumlah penumpang yang mencapai 4,99 juta orang dengan tingkat keterisian kursi (load factor) sebesar 87 persen.
Sebaliknya, beberapa maskapai domestik seperti Lion Air menghadapi tantangan dalam menawarkan harga tiket yang kompetitif sambil mempertahankan kualitas layanan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya operasional dan strategi penetapan harga agar tetap relevan di pasar yang sensitif terhadap harga.
Untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi anggaran operasional dan penyediaan layanan prima dengan harga tiket yang terjangkau, Kementerian Perhubungan perlu mempertimbangkan penambahan trayek atau perluasan layanan penerbangan. Langkah ini dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi udara. Selain itu, pengurangan biaya-biaya yang menghambat kelancaran operasional, seperti biaya navigasi udara, pajak bandara, dan biaya bahan bakar, perlu dikaji ulang untuk memberikan ruang bagi maskapai dalam menurunkan harga tiket tanpa mengorbankan publik.
*Penutup*
Di tengah keterbatasan anggaran akibat tekanan ekonomi global, sektor transportasi udara Indonesia memerlukan kepemimpinan yang tangguh, berintegritas, dan paham mendalam tentang operasional penerbangan. Evaluasi kinerja kementerian menjadi krusial guna suksesi program visi misi Presiden, yang pada gilirannya momentum pergantian kabinet akan menjadi kesempatan emas untuk menegaskan arah baru. Presiden Prabowo perlu membuka mata dan telinga, publik ingin kementerian strategis dipimpin oleh orang-orang yang punya pengalaman nyata, bukan sekadar portofolio di atas kertas.
Presiden tak sekadar mengangkat menteri, tapi memastikan setiap menteri menjadi perpanjangan tangannya dalam mewujudkan janji-janji pada rakyat. Karena pada akhirnya, yang dinilai bukan seberapa besar proyek dibangun, tapi seberapa dekat pelayanan itu menyentuh rakyat di ujung negeri. Ini menjadi kunci dalam menjawab tantangan pemerataan pembangunan dan menjaga keselamatan penerbangan. Tanpa visi dan ketegasan yang kuat, program konektivitas nasional bisa tersendat, dan pelayanan publik akan menurun. Karena itu, masyarakat menaruh harapan pada hadirnya pemimpin sektor transportasi yang mampu menjadikan udara sebagai jalan penyatu Nusantara, bukan sekadar lalu lintas komersial semata.
_Oleh: Agusto Sulistio – Mantan Kepala Aksi Advokasi PIJAR era tahun 90an, Aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo)._
Jakarta, Senin 7 April 2025, 15:54 Wib.
