Yogyakarta – Organisasi kepemudaan Tamansiswa yang tergabung dalam Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Salah satu kebijakan yang disorot adalah pengerahan prajurit TNI untuk membantu pengamanan Kejaksaan di seluruh Indonesia, yang dinilai sebagai bentuk dukungan penuh negara dalam menegakkan supremasi hukum.
Ketua Umum KSTI, Indria Febriansyah, menyatakan bahwa langkah tersebut bukan hanya soal teknis keamanan, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah siap memerangi kekuatan gelap yang selama ini merusak sistem negara dari dalam.
Ia menyebut bahwa praktek korupsi di Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh subur dalam jaringan kekuasaan yang disebutnya sebagai oligarki hitam.
“Langkah Presiden dan Panglima TNI adalah bentuk nyata perang terhadap sistem yang busuk. Negara hadir untuk melindungi Kejaksaan dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang selama ini banyak digembosi dari dalam,” ujar Indria, Selasa (20/5/2025).
Lebih lanjut, Indria menegaskan bahwa perang melawan korupsi juga harus menyasar sektor pendidikan, baik negeri maupun swasta, yang selama ini mendapatkan dana hibah dan subsidi dari pemerintah.
Menurutnya, banyak praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Mulai dari pembangunan gedung yang dananya berasal dari hibah pemerintah namun dimark-up, hingga biaya operasional yang seharusnya menjadi subsidi agar masyarakat kurang mampu bisa mengakses pendidikan justru tak tepat sasaran karena sekolah tetap memberlakukan pungutan liar.
“Di banyak tempat, kami menemukan gedung sekolah yang dibangun dari dana hibah pemerintah dengan biaya yang tidak masuk akal. Juga sekolah yang tetap memungut biaya dari siswa miskin, padahal sudah dapat subsidi. Ini bukan hanya salah, ini kejahatan yang menghancurkan masa depan bangsa,” tegas Indria.
Ia meminta agar sektor pendidikan tidak lagi menjadi zona nyaman koruptor berbaju pendidik atau pengelola yayasan. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat kemerdekaan justru dijadikan komoditas dan ladang korupsi terselubung.
“Kalau negara sungguh ingin membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan, maka mafia pendidikan harus dibongkar. Auditor negara harus masuk ke kampus, sekolah, yayasan—baik negeri maupun swasta—yang selama ini menikmati dana publik,” lanjutnya.
Indria menekankan bahwa Kejaksaan perlu didorong untuk tidak hanya fokus pada korupsi di sektor infrastruktur dan sumber daya alam, tapi juga menyentuh sektor pendidikan yang selama ini jarang tersentuh secara serius.
KSTI berharap bahwa langkah Presiden dan Kejaksaan, dengan dukungan TNI, bisa menjadi momentum untuk membenahi seluruh sektor pelayanan publik dari hulu ke hilir. Mereka juga mengajak mahasiswa dan pemuda untuk menjadi pengawal kritis namun konstruktif atas proses ini.
“Pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi adalah hak rakyat, bukan ladang rente. Jika Presiden serius, maka rakyat akan bersama beliau. Tapi jika ini hanya sandiwara politik, rakyat juga yang akan menjadi hakimnya,” tutup Indria. (red)
