Pembangunan IKN, Jangan Dipolitisir dan Membenturkan Tokoh Politik Nasional

 

Surabaya – PEMBANGUNAN Ibukota Negara Nusantara (IKN) merupakan proyek besar dan prestisius bagi Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memperhitungkan perencanaan dan hal ikhwal terkait dengan pembangunan IKN yang terletak di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bambang Widjanarko Setio, Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik Nasional (PKPN) kepada wartawan di Surabaya, Minggu (9/6/24) mengatakan proyek besar IKN ini diharapkan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Apalagi, sebagai salah satu negara besar dengan jumlah penduduk hampir tiga ratus juta jiwa, Indonesia akan menjadi perhatian dunia internasional.

“Jangan melihat hari ini, tapi dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi negara maju dan bersaing dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam persaingan global. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan sebagai bangsa yang unggul dan berkualitas,” kata Bambang.

Menurut Bambang, Presiden Jokowi dalam perspektif masa depan, memiliki pandangan futuristik untuk Indonesia yang diupayakan muncul sebagai negara maju yang disegani negara-negara lain di dunia.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara maju inilah, kata Bambang, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, jangan hanya dilihat hanya dari sisi politik.

“Ikhtiar pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara ini harus dipandang sebagai spirit perjuangan Indonesia sebagai bangsa besar menjadi negara maju dan sejajar dengan bangsa dan negara lainnya di dunia. Kita harus menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang berkualitas dan tidak boleh dipandang sebelah mata dan remeh oleh bangsa dan negara lain,” kata Bambang.

Bambang mengatakan, dalam perspektif dinamika pembangunan IKN, diharapkan agar hal itu tidak terlalu dipolitisir, sehingga mengganggu konstruksi berpikir yang justru destruktif.

“Apalagi sampai pada memecah belah beberapa tokoh politik. Jangan menduga-duga sehingga membenturkan Presiden Jokowi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kalau semua persoalan nasional kemudian diseret ke dalam dinamika politik antar tokoh, maka mengganggu relasi tokoh yang ada di kancah politik nasional,” kata Bambang.

Seperti diketahui, bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.

Pemerintah menegaskan bahwa skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Perkiraan total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, bahwa pembiayaan dari APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun.

Di sisi lain, Bambang mengatakan terkait pembangunan IKN, diperlukan kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita pemindahan ibu kota negara itu.

“Mari kita bersama, bergandengan tangan agar proyek prestisius IKN ini menstimulasi spirit perjuangan Indonesia yang akan memasuki sebagai negara besar sebelum sampai pada tahun 2045 sebagai negara besar dan negara maju untuk keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tandas Bambang.

Pos terkait