JAKARTA, – Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A, Peneliti Utama Ahli Utama Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) mengungkapkan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto harus secepatnya menertibkan atau mencari solusi terhadap friksi-friksi internal Partai Golkar yang terjadi di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan.
Pengamat politik yang dikenal cukup dekat kalangan partai Golkar ini mengakui secara nasional Airlangga telah mampu mengatasi friksi-friksi internal Partai Golkar yang sangat tajam di era Kepemimpinan Aburizal Bakrie.
“Saat kondisi Golkar secara nasional sudah cukup bagus di era Airlangga. Kerja-kerja partai telah berlangsung dengan baik. Tapi, gejolak internal partai di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, harus cepat dicarikan solusi yang mengarah kepada win-win solution. Apalagi Sulsel adalah daerah pendulang suara yang sangat signifikan bagi Golkar,” ujar Siti Zuhro, kepada media, Senin (11/7/2022).
Diingatkannya, selain kasus korupsi, yang bisa merusak elektabilitas partai adalah adanya friksi-friksi di internal partai yang bertele-tele dan tak kunjung selesai.
Saat ini, kata Prof. Siti Zuhro, kisruh di DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan terntata masih berlarut-larut, imbas dari Musda, dua tahun lalu yang masih belum tuntas, terbukti dengan adanya gugatan di Mahkmah Partai terkait hasil musda.
Lebih parah lagi, Ketua DPD Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP) ternyata tak mampu mengatasi friksi-friksi internal partai di Sulsel. Malah, terkesan TP mengabaikan orang-orang yang memiliki peran besar di partai.
“Apapun bunyinya, mereka yang diabaikan TP itu merupakan orang-orang itu punya massa, punya pengaruh politik. Apalagi di Sulawesi Selatan tokoh itu teladan, jadi pasti akan dipertimbangkan. Apalagi, mereka ada yang pernah jadi ketua DPRD Provinsi yang sudah malang melintang secara politik. Jadu, sekecil apapun mereka punya pengaruh,” ujar Mbak Wiwie sapaan akrab Siti Zuhro.
Semestinya, kata Prof. Siti Zuhro, Ketua DPD Partai Golkar Sulsel bukan menjauhi tapi harus bisa merangkul.
Menurutnya, itulah kepiawaian, talenta dari seorang pimpinan. Dalam hal ini harus mengedepankan kepentingan institusi dan soliditas organisasi.
“Apalagi ini sedang menyongsong pemilu yang sangat komplek pada 2024. Golkar tidak hanya ingin menang pileg tapi juga ingin menang pilpres,” tandasnya.
“Bagaimana ingin menang kedua-duanya kalau terus ada gejolak yang mengganggu keutuhab organisasi,” tuturnya.
Prof. Siti Zuhro menegaskan, kalau Sulawesi Selatan tidak utuh, tidak solid pasti tidak bagus. Seperti mesin jika ada skrup yang tidak jalan, itu akan mengganggu mesinnya partai.
“Ketua DPD adalah manajer partai. Apa fungsinya? Dia bertanggung jawab terhadap maju mundur Partai Golkar Sulsel. Jadi kalau dia memahami itu maka bagaimana fokus dan konsens pada internal dan eksternal,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, internal soliditasnya dijaga, bagaimana hubungan internal antara ketua DPD Provinsi dengan para pengurus DPD provinsi dan dengan pengurus DPD Kabupaten/Kota.
“Jadi dia harus mengesampingkan ego dirinya, karena dia tidak sebagai dirinya tapi atas nama ketua DPD,” sebutnya.
Kelebihannya harus ditunjukkan dengan merangkul semua elemen-elemen, tokoh-tokoh sehingga menambah simpati dan empati kepada calon kalau dia mau mencalonkan tidak bisa.
“Sekecil apapun tentu akan menyempurnakan kemenangan suara,” sambung Prof. Siti Zuhro.
Untuk itu, dia berharap, DPP Partai Golkar harus ada yang mengawal, yakni dari utusan DPP. Apapun bunyinya harus memfasilitasi tidak boleh seolah-olah tidak ada apa-apa.
“Istilahnya Partai Golkar Sulsel sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu harus diperhatikan, difasilitasi dicarikan solusinya, langkah-langkah strategisnya dengan semuanya diperhitungkan, duduk bareng untuk win-win solution,” tambah Siti Zuhro.
Dalam politik itu, katanya lagi, memang perlu d opsi-opsi mencari win-win solution. Tidak boleh ada yang merasa absolute. Politik itu senu, bukan matematika.
“Kekurangan kita biasanya lebih menonjolkan ego. Jadi lupa kalau ini organisasi politik. Dalam organisasi itu perlu kebersamaan, karena kalau tidak begitu tidak akan maju nanti organisasinya karena tersekat-sekat untuk kepentingan kelompoknya saja,” paparnya.
Menurutnya, dengan membuat sekat-sekat seperti itu tidak sehat secara politik. Jadi demokrasi kita perlukan karena duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi hak otonomi orang banyak itu harus dihormati.
Ada faktor-faktor individual itu wajar, jangankan organisasi politik bahkan organisasi keagamaan pun terjadi saling menafikan, saling meniadakan. Untuk besar itu harus mengecilkan yang lain, bahkan untuk besar berbuat keji dengan memusnahkan yang lain. “Itu namanya politik tidak beradab, politik kejam. Politik itu harus santun, ada tata kramanya, apalagi kita punya 4 konsensus dasar,” terangnya.
Maka, imbuhnya, jangan terus menerus memamerkan kegaduhan, silang pendapat ataupun konflik. Soalnya masyarakat tidak hanya bingung, tapu juga pasti nanti punya impresi yang negatif. Jangan disuguhkan kegaduhan seperti itu, kepada masyarakat kalau tidak mau kehilangan suara.
“Tentu Golkar ini dihuni oleh orang-orang yang sangat mumpuni, politisi-politisi yang dianggap sudah punya wisdom, punya kebajikan, punya nilai-nilai dsb. Itu yang harusnya diekspresikan sehingga publik itu makin menaruh trust kepada Golkar,” pungkas Prof. Siti Zuhro.
