Ratusan massa dari Serikat buruh dan pekerja Logam Elektronik mesin Perisai Pancasila Riau melakukan aksi demonstrasi di bundaran Tugu Keris depan kantor gubernur Provinsi Riau dan di depan kantor Kejaksaan tinggi (Kejati) Provinsi Riau pada hari Senin 20 Februari 2023.
Aksi ini di awali dengan long march pendemo yang berjalan kaki dari titik kumpul Kawasan perpustakaan wilayah Riau hingga sampai di titik selanjutnya yaitu tugu keris depan kantor Gubernur provinsi Riau jalan Sudirman Pekanbaru.
setelah melakukan beberapa orasi nya, aksi massa kemudian berlanjut sampai ke depan pintu gerbang kejaksaan tinggi Provinsi Riau, di kantor Kejati Riau Peserta aksi di terima Kasipenkum Bambang Heri Purwanto dan kasi Pidsus Kejati Riau Samosir.
Erlangga selaku Koordinator lapangan (Korlap) menyampaikan pernyataan sikap terkait aksi demonstrasi ini sebagai fungsi kontrol sosial dengan mengkoreksi kebijakan pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Riau dan PJ Bupati Kampar yang tidak berpihak kepada masyarakat, Buruh dan pekerja di Daerah Riau dan Kab. Kampar.
Dalam orasi nya Erlangga mengatakan pihak nya meminta gubernur Riau untuk mengevaluasi PJ Bupati Kampar Kamsol.
“Banyak nya kesenjangan dan keresahan masyarakat Para Pengusaha Kecil, Para pekerja lokal yang tidak mendapatkan Pekerjaan di Kab. Kampar di tambah ada nya Proyek Strategis Pembangunan Jalan Tol Kab. Kampar-sumbar yang dalam Pelaksanaannya Kamsol selaku PJ Bupati Kampar tidak Mengakomodir Tenaga Kerja Lokal Untuk dapat Berkontribusi bekerja dalam Kegiatan Proyek Jalan Tol tersebut, Tentunya ini sangat membuat Miris Para Pekerja Lokal yang tidak dapat Ikut serta bekerja sehingga menambah tingkat pengangguran Pekerja Lokal.
Selanjut nya, Erlangga Mendesak Gubernur Riau untuk Segera Menyurati Mendagri agar Mengevaluasi PJ. Bupati Kampar Kamsol karna tidak lagi Berpihak Kepada Para Buruh dan Pekerja Lokal, Melainkan lebih Berpihak Kepada Pengusaha Besar dan Pemilik Modal.
“Ini tentunya Masih banyak pekerja dan buruh hanya menjadi penonton ketika perusahaan dari luar banyak Mendapatkan Kegiatan Proyek Pekerjaan didaerah Kabupaten Kampar yang di duga Para Pengusaha Luar Pemilik modal besar beraktivitas di Kampar ini”, beber Erlangga.
Lebih jauh Erlangga Membeberkan Bahwa Kebijakan-Kebijakan PJ. Kampar Kamsol dalam Merombak-rombak Jabatan di setiap Dinas dan OPD kabupaten Kampar di duga untuk Memuluskan Jaringan Pengusaha Besar Berinisial ‘D’ agar bisa mengendalikan Kebijakan untuk Kepentingan Kelompoknya.
Erlangga yang juga pengurus Serikat buruh dan pekerja Logam Elektronik mesin Perisai Pancasila Provinsi Riau ini juga meminta pihak Kejati memeriksa dugaan APBD Kabupaten Kampar Yang dalam Pelaksanaannya pada tahun 2022 berpotensi Di Intervensi Oleh PJ. Bupati Kampar Kamsol terhadap adanya Indikasi dugaan di monopoli atas kegiatan lelang Proyek di Kabupaten Kampar Pada anggaran APBD 2022 Dan APBD 2023, Tutupnya,…
