Surabaya- SUAR KITA.ID. PEMERINTAHANAN Presiden Joko Widodo berupaya keras dan berkomitmen untuk mengakselerasi dalam melakukan percepatan investasi di Indonesia. Percepatan investasi ini, tentu untuk menunjang program pembangunan nasional berhasil diwujudkan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
“Komitmen percepatan investasi di Indonesia menjadi komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mempercepat keberhasilan pembangunan nasional dan berdampak positif bagi kesejahteraan karena tumbuhnya ekonomi rakyat dan peningkatan kesejahteraan nasional,” kata Bambang Widjanarko Setio, Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik Nasional (PKPN) kepada wartawan, Selasa (9/7/24).
Menurut Bambang yang juga Ketua Prabowo Mania Jawa Timur, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah mendorong masuknya investasi di Indonesia secara akseleratif.
Terkait hal itu, kata Bambang, Presiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi dan menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas).
Dalam konteks itulah, kata Bambang, tugas Menteri Bahlil adalah memastikan realisasi investasi di Indonesia dan menyelesaikan berbagai hal terkait perizinan, termasuk izin pertambangan dan perkebunan yang tidak produktif.
Bambang mengatakan, pemerintah tentu saja tidak dengan serta-merta mencabut izin usaha pertambangan (IUP). Pemerintah juga akan memudahkan IUP segera diterbitkan kembali untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga para pengusaha pertambangan dapat bekerja dan mengelola pertambangan nasional sebagai sumber investasi pemerintah.
“Kalau kemudian setelah dievaluasi IUP yang dicabut itu terkonfirmasi dapat dihidupkan kembali maka pemerintah akan menghidupkan kembali IUP itu dengan penuh kebijaksanaan. Artinya, pemerintah melalui BKPM dan Satgas Investasi akan menghidupkan IUP yang dicabut itu secara prosedural dan pemerintah akan memberikan kemudahan,” kata Bambang.
Karena itu, Bambang yakin pemerintah dalam hal ini Satgas Percepatan Investasi dibawah Menteri Bahlil akan memberikan kemudahan bagi IUP yang akan dihidupkan kembali demi perwujudan peningkatan investasi nasional dibidang pertambangan.
Menurut Bambang, di sisi lain, Bambang memberikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menggenjot investasi di Indonesia, patut mendapatkan apresiasi.
“Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang juga ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Satgas Percepatan Investasi patut diapresiasi.
Pak Bahlil berhasil memanifestasikan atau mewujudkan target investasi Indonesia dari Presiden Jokowi tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun. Ini prestasi yang tidak mudah, karena itu kita harus memberikan apresiasi kepada Pak Bahlil selalu Menteri Investasi,” kata Bambang.
Karena itu, kata Bambang, diharapkan bahwa investasi di Indonesia akan terus mengalami peningkatan yang signifikan dan akseleratif. “Kinerja baik dan prestasi peningkatan investasi Menteri Bahlil layak dan patut diapresiasi. Semoga Menteri Bahli mendapatkan amanah untuk melanjutkannya kembali lima tahun mendatang,” kata Bambang.
Menurut Bambang bahwa Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. “Artinya, investasi nasional melampaui target 101,3 persen yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang,” kata Bambang.
Sebagaimana diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Realisasi investasi tahun 2023 terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4 persen dari total realisasi investasi. Sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6 persen.
Bahlil mengatakan bahwa realisasi investasi pada periode Januari-Desember 2023 itu tumbuh 17,5 persen secara tahunan (year on year/y-o-y) dibandingkan capaian 2022 yang hanya mencapai Rp1.207,2 triliun.
Secara tahunan, realisasi PMA 2023 tumbuh 13,7 persen, sedangkan PMDN tumbuh 22,1 persen.
