*JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan sejak awal tahun 2024, bangsa Indonesia menghadapi tantangan perekonomian yang cukup serius, berupa kenaikan berbagai harga komoditas kebutuhan pokok, seperti beras, telur, daging dan sebagainya. Perlu komitmen kuat pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga dan stok bahan pangan di pasaran. Terlebih menjelang Ramadan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan akan meningkat.
“Pemilu yang sudah kita lewati dengan baik, menjadi momentum bagi kita untuk segera menilik kembali pentingnya kedaulatan pangan. Indonesia harus berupaya keras untuk memenuhi berbagai kebutuhan menuju swasembada pertanian. Khususnya pada komoditas utama seperti beras, gula, kedelai dan jagung serta pemenuhan pasokan pakan untuk ternak, dan swasembada daging serta susu,” ujar Bamsoet dalam pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara dari F-PPP dan Penggantian Anggota MPR RI Antar Waktu, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Jumat (8/3/24).
Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai, dan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Sementara Anggota MPR Penggantian Antar Waktu yang dilantik antara lain, Durrotun Nafisah, Ali Imron Bafadal, dan Syamsul Bahri dari Fraksi Gerindra. Serta Jumriah dari Fraksi PDI-Perjuangan.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, penataan kembali infrastruktur pangan perlu dilakukan dengan menggunakan skema pertanian kolektif yang terorganisir. Serta menghidupkan dan memberdayakan kembali koperasi petani, pembangunan sistem lumbung pangan yang berkualitas untuk mengelola sistem cadangan pangan, sekaligus menata ulang tata niaga komoditas pangan agar berpihak pada petani dan memberikan pasar yang adil bagi para pelaku usaha dan konsumen.
“Karenanya butuh keseriusan dan kerjasama antar pihak, serta ketekunan untuk menjalankan pembangunan secara berkesinambungan. Terpenting lagi, usaha tersebut harus dimulai sejak sekarang. Negara harus hadir memberikan solusi jangka pendek untuk mengendalikan harga pangan, sekaligus merumuskan rencana jangka panjang untuk menuju swasembada bahkan menyiapkan Indonesia sebagai adidaya pangan dunia,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, terkait Pemilu 2024, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, Indonesia patut berbangga telah kembali berhasil menyelenggarakan pemilu yang keenam pasca orde baru secara demokratis. Kini demokrasi di Indonesia telah memasuki usia ke 26 tahun.
Siapapun pasangan presiden dan wakil presiden yang secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, harus disambut dengan suka cita dan lapang dada. Sehingga bisa meminimalisir lahirnya konflik horizontal dan menjaga iklim politik tetap sejuk. Selain harus memberikan ruang kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk dapat fokus menjalankan program kerja yang telah direncanakan.
“Bung Karno mengatakan ‘kemerdekaan’ adalah jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju kemakmuran. Maka demokrasi adalah pilar utama jembatan emas tersebut. Tanpa pilar yang kokoh, jembatan emas akan rapuh dan dapat roboh. Melalui demokrasi, kita juga dapat setahap demi setahap menyebrang menuju Indonesia yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan,” pungkas Bamsoet. (*)
