Oleh: Saiful Huda Ems.
Pelan namun pasti, dukungan perolehan suara untuk pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno akan terus naik meninggalkan pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, meskipun sebelumnya pasangan RK-Suswono ini selalu mendominasi perolehan suara hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang terpercaya.
Mengapa hal itu bisa sampai terjadi? Ini karena pertama, situasi politik nasional sedikit mulai bergeser dari dominasi politik Presiden Jokowi menjadi bergeser ke Presiden Prabowo Subianto. Bagi Koalisi KIM Plus yang semula menginginkan Jakarta dipimpin oleh RK, mulai berubah pikiran dengan tidak terlalu habis-habisan lagi mendukung RK.
Bagi KIM Plus, RK yang sangat ambisius merupakan ancaman nyata untuk suksesi Pilpres 2029. Bila RK menang, dikhawatirkan RK akan semakin populer dan berpotensi menjadi kontestan Capres terkuat di 2029.
Memperkuat RK itu sama dengan mau melemahkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, memperkuat RK berarti pula memperkuat Partai GOLKAR, dan memperkuat Partai GOLKAR berarti sama halnya akan melemahkan Partai GERINDRA, partainya Prabowo Subianto.
Karena itu, KIM Plus perlahan-lahan mundur secara teratur untuk tidak mau lagi mati-matian mendukung RK-Suswono. Malahan kalau bisa RK “dihabisi” saja di Jakarta, disaat Jawa Barat nantinya sudah akan dikuasai oleh Gubernur (sekarang masih Cagub) Dedi Mulyadi. Dengan strategi itu pula Partai GERINDRA berharap bisa naik lagi perolehan suaranya di PILEG 2029.
Kedua, situasi nasional saat ini juga sedikit mulai berubah. Prabowo Subianto yang awalnya sangat memerlukan dukungan dari Presiden Jokowi, sekarang sudah tidak terlalu Presiden Prabowo butuhkan lagi. Terlalu dekat dengan Jokowi, bagi Presiden Prabowo malah hanya akan menimbulkan persoalan baru, karena di era Presiden Jokowi terlalu banyak proyek-proyek raksasa yang akan meninggalkan banyak masalah.
Skandal-skandal korupsi di masa Pemerintahan Jokowi satu persatu mulai terungkap, tinggal “gong” nya saja, Jokowi dan keluarganya satu persatu akan berurusan dengan hukum. Bila Presiden Prabowo masih tetap “lengket” dengan Jokowi, Presiden Prabowo nantinya tidak hanya akan berurusan dengan hukum, melainkan pula berurusan dengan perlawanan rakyat.
Oleh karena itu, yang diperlukan oleh Presiden Prabowo saat ini adalah dukungan kuat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dukungan dari PDIP selain diperlukan untuk terwujudnya persatuan dan kedamaian nasional, juga untuk mendongkrak partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo.
Bicara tentang dukungan dari PDIP tidak akan terlepas dari figur atau sosok Ketua Umumnya, yakni Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau bukan hanya Ketum Partai Politik namun juga tokoh nasional yang memiliki riwayat perjuangan panjang perjalanan demokrasi di negeri ini.
Tanpa dukungan politik penuh dari Ibu Megawati dengan PDIP nya, waktu kekuasaan Prabowo akan berumur singkat. Ini bukan hanya karena hilangnya Demokrasi Partisipatoris dari rakyat, melainkan pula karena ancaman yang sangat nyata dari “gerilya politik” Jokowi dan Genk Solonya, yang akan segera mendaulat Gibran menjadi Presiden dengan sebelumnya melengserkan Presiden Prabowo melalui berbagai cara.
Nah, untuk menjembatani persatuan politik Prabowo-Megawati ini, yang paling tepat bukanlah RK melainkan Pramono Anung !. Karena itulah figur Pramono Anung akan lebih realistis untuk didukung oleh Presiden Prabowo daripada RK. Sedangkan partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus selain GERINDRA, akan kembali seperti karakter aslinya; “cari makan” pada siapapun yang mau menyuapinya.
Ketiga, RK telah memiliki riwayat kegagalan panjang baik sebagai Walikota Bandung maupun ketika RK sebagai Gubernur Jawa Barat. Banyak dana APBD Kota Bandung dan Provinsi Jabar terbuang sia-sia, salah satunya Proyek Teras Cihampelas Kota Bandung yang sepi dan ditinggalkan para pengunjung dan pedagangnya, mesin Parkir Elektronik yang terbengkalai dll.
Selain itu RK juga dikenal temperamental, suka memarahi orang seenaknya, dan suka bicara melecehkan warga Jakarta. Jejak digitalnya sudah lama bergentayangan di Medsos dari waktu ke waktu. RK juga pernah beberapakali berurusan dengan hukum, yang proses kasusnya sudah tidak jelas lagi. Mungkin ini “berkat” kedekatannya dengan Jokowi yang masyhur sebagai “penyandera” kasus koruptor.
Tak hanya RK, Calon Wakil Gubernur Suswono yang mendampinginya juga sudah dicap sebagai Penista Agama. Baru-baru ini orang-orang Betawi sudah melaporkan Suswono ke Polisi gara-gara Suswono mengatakan Nabi Muhammad SAW itu pengangguran yang menikahi janda Siti Khadijah. Ini pernyataan yang sangat melukai perasaan dan keyakinan Ummat Islam, dimana Nabi Muhammad SAW itu sangat dimuliakan.
Pramono Anung-Rano Karno sekali lagi, perlahan namun pasti akan terus berjalan menuju kemenangan. Karena itu tak heran jika Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya yang dilakukan dari tgl. 10 hingga 17 Oktober 2024; Pramono Anung-Rano Karno 41.6 %, Ridwan Kamil-Suswono 37.4 %, sementara pasangan Dharma-Kun memperoleh 2.9 %.
3 November 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.
