JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 100 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 45 miliar dialokasikan khusus untuk sosialisasi Pancasila oleh influencer dan content creator. Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Mensesneg, Menseskab, KSP, dan BPIP dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2025, RKP tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023.
“Pimpinan Komisi II yang kami hormati, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp 100 miliar,” ucap Yudian dalam rapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
“Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45.594.500.000,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, BPIP menyampaikan pagu alokasi anggaran BPIP tahun 2024 sebesar Rp 342 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 182,6 miliar dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 159,6 miliar.
Ia juga menyampaikan pagu anggaran BPIP selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 15,2 miliar (4,26 persen) dan untuk tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 42,8 miliar (12,52 persen).
Adapun perincian detail usulan tambahan anggaran BPIP tahun 2025 sebagai berikut:
- Penguatan Jaringan Relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp 18 miliar;
- Peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi sebesar Rp 4 miliar;
- Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian, dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 7,4 miliar;
- Penyelenggaraan diklat bimbingan ideologi Pancasila sebesar Rp 4 miliar;
- Fasilitasi pelaksanaan pembinaan paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp 10 miliar;
- Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila sebesar Rp 5 miliar;
- Pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp 6 miliar;
- Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45,5 miliar.
Minta BPIP Jangan Lemah
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, sementara itu anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua menyinggung soal Gen Z Indonesia. Hugua menyebutkan Gen Z saat ini berideologi TikTok.
“Yang paling mendasar sekarang, Pak, sekarang Gen Z, it’s amazing, Pak, komposisi penduduk kita Gen Z yang mereka ini sebetulnya ideologinya adalah TikTok, ideologinya adalah Facebook,” kata Hugua saat rapat kerja di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Dia pun mengaku prihatin lantaran anak-anak Indonesia menghabiskan rata-rata 4 jam setiap hari untuk mengakses TikTok. Menurutnya, mereka bahkan melupakan kewajiban agamanya.
“Hampir 4 jam rata-rata orang Indonesia habiskan waktu di TikTok, sementara kewajiban agamanya hampir tidak lagi dilihat oleh anak-anak kita, saya kira kita sadar ini semua, juga menyangkut nilai-nilai ideologi negara, hampir tidak pernah lagi mereka lihat, yang ada hanya senyum-senyum melihat TikTok,” ucapnya.
Atas dasar itulah Hugua merenung apakah Indonesia masih ada 30 tahun lagi dengan kondisi seperti saat ini. Dia mewanti-wanti suatu negara bisa hilang jika ideologinya tidak lagi diajarkan. Dia meminta BPIP harus kuat.
“Betapa kita bayangkan generasi ke depan seperti apa kalau BPIP lemah, hampir saya tidak bisa bayangkan apakah negara ini masih ada 30 tahun kemudian. Sudah banyak sejarah-sejarah bagaimana Yugoslavia tinggal kenangan. Intinya kalau ideologi negara sudah tidak diajarkan kembali dan tidak secara masif, maka sebuah bangsa bisa hilang,” ujar dia.
Perkuat BPIP
Berkaitan dengan itu, Hugua pun membahas terkait peran BPIP. Dia menilai sudah saatnya untuk memperkuat lembaga BPIP.
“Memang ini tantangan kita, beban BPIP ini menurut saya, saya pun setuju kalau ditingkatkan posisinya, dengan undang-undang. Coba mulai dikaji pak, mulai dipikirkan penataran berjenjang itu coba dilihat kembali, karena tantangan menghadapi ke depan ini tantangannya berat sekali, dengan alur hampir tak ada batas, dengan globalisasi double digit barangkali apa pun yang terjadi, ini saya kira tantangan BPIP ini sebagai ideologi negara begitu pentingnya, Pak,” jelasnya.
Dia berharap BPIP tidak sekadar membuat kurikulum atau mencetak hasil kajian saja. “Sehingga tidak sekadar lembaga ini membuat kurikulum dan lepas, tidak sekadar mengkaji kaji lalu hasil kajian itu berbentuk kertas yang tidak bermakna. Kalau perlu diturunkan ke bawah lebih berjenjang lagi,” imbuh dia.
Laksanakan Kembali Penataran P-4
Menanggapi ini budayawan dan pengamat politik, Johnsonny M. Tobing mengingatkan bahwa saat ini Indonesia perlu menyelenggarakan kembali Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk menjadi fondasi bernegara dan berbangsa.
“BPIP tidak cukup menyediakan influencer karena ada berbagai jenis infleluencer yang juga sudah menguasai media sosial dan pikiran rakyat Indonesia,” jelasnya kepada Bergelora.com dari Yogyakarta, Rabu (12/6).
“Peradaban dan budaya liberal yang bersandarkan pada kepentingan kapitalisme saat ini tidak mungkin hanya dihadapi dengan sekelompok kecil influencer negara, tanpa upaya melindungi negara dengan indoktrinasi Pancasila,” jelasnya.
Apalagi menurutnya saat ini negara dalam keadaan darurat dibobol oleh korupsi dan jaringan mafia di semua lini pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kalau dibiarkan maka hanya tunggu waktu saja negara ini hancur.
“Penataran P-4 penting mengisi kembali kepala setiap mahasiswa, pekerja, buruh, eksekutif, legislatif, yudikatif. Sampai semua keluarga Indonesia. Sehingga semua penyimpangan hukum dan undang-undang. Korupsi, terorisme absah untuk diberantas atas nama Pamcasila!” tegas pencipta lagu “Hymne Darah Juang” ini.
(https://bergelora.com)
