Bidang Pertahanan dan Keamanan Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS MALUT) Jabodetabek-Banten, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap Pemerintah Pusat lewat Kementerian Pertanian RI yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Pemkab Tikep) yang menggelar penanaman padi dalam rangka akselerasi luas tambah tanaman padi gogo untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Desa Trans Kosa kecamatan Oba, Sabtu (2/8/2025).
Prokram Hilirisasi di sektor pertanian menjadi prioritas Pemerintah Pusat. untuk mendukun program hilirisasi itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan lewat RPJMD Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2026-2030, pertanian menjadi salah satu faktor unggulan untuk mendukung asta cita Presiden dalam swasembada pangan.
“Ini adalah bentuk komitmen nyata Pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. Kami sangat mengapresiasi program ini,” ujar Dandi Mutalib, Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan FORMAPAS MALUT, dalam keterangannya di Jakarta.
Dandi menyampaikan hilirisasi pertanian/Perkebunan Adalah memperkuat warga. Dalam setiap tahapan hilirisasi, perlu adanya pemberdayaan Masyarakat. Dengan begitu, kita menanam benih supaya warga Maluku Utara berdaya dan andal mengelolah komoditas sekitar.
Menurut Dandi, ini sesuai dengan Surat Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor: 2346/HK.01.03/A/07/2025 sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL).
Pentingnya surat ini mengacu pada Pasal 9 ayat (2) dalam Perpres 81 tahun 2024 yang mengamanatkan dukungan lintas sektor, termasuk pengelolaan lahan oleh BPN, untuk mempercepat diversifikasi pangan berbasis potensi lokal seperti singkong, jagung, sorgum, dan komoditas non-beras lainnya. RAD-P3BPSDL. ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan terhadap beras, dan mendorong kemandirian pangan berbasis kearifan lokal melalui dukungan kebijakan pertanahan yang konkret.
Program ini, lanjut Dandi, menjadi bukti bahwa pemerintah daerah bisa berperan aktif dalam menyiapkan ketahanan pangan, bukan hanya untuk Kota Tidore Kepulauan, tapi juga untuk Maluku Utara secara menyeluruh.
Dalam pernyataannya, FORMAPAS MALUT juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota lain serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berkolaborasi untuk mendukung asta cita Presiden dalam swasembada pangan.
“Kami berharap program ini tidak hanya dijalankan di Kota Tidore Kepulauan. Pemerintah kabupaten/kota lain, termasuk provinsi, harus berani menempatkan hilirisasi pertanian/perkebunan sebagai prioritas utama. Bukan saja hilirisasi pertambangan. Hilirisasi pertanian/Perkebunan harus menjadi prioritas sebagai identitas awal Masyarakat Maluku Utara,” tegas Dandi.
