*Jakarta*- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya terus mendukung program swasembada pangan 2025 dengan memantapkan langkah persiapan penanaman jagung serentak di lahan seluas 1 juta hektar. Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, sebagai salah satu jenis pangan yang dibutuhkan masyarakat, penanaman jagung serentak tersebut tidak hanya dapat meningkatkan produksi jagung nasional tetapi juga menjadi simbol kolaborasi antar daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan.
“Jagung ini merupakan salah satu jenis pangan yang diidentifikasi sangat dibutuhkan pada daerah-daerah tertentu seperti Nusa Tenggara maupun daerah-daerah yang ada di Indonesia Timur seperti, Sulawesi dan Maluku, sehingga optimalisasi penanaman sangat diperlukan,” ungkap Yusharto saat menghadiri Rapat Koordinasi Swasembada Pangan 2025 di Ruang Puldasis Gedung Utama Lantai 5 Mabes Polri pada Senin, 13 Januari 2024.
Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, program penanaman jagung serentak tersebut dirancang untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi petani, dan sektor swasta. Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait berupaya mendukung program swasembada pangan melalui sejumlah langka strategis meliputi identifikasi lahan potensial, penyediaan benih berkualitas, pendampingan teknis kepada petani, hingga akses pemasaran hasil panen.
“Bersama Kementerian Pertanian, berikut Polri sebagai lembaga negara, dan kementerian lainnya kita bersama-sama membina penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai di tingkat kabupaten/kota termasuk dalam upaya meningkatkan produksi jagung melalui penyediaan benih, pupuk, hingga sarana pertanian,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk memprioritaskan anggaran dan sumber daya dalam mendukung program swasembada pangan. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan produksi pangan nasional. Kata dia, dengan komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh pihak, diharapkan penanaman jagung serentak dapat berjalan sukses dan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.
“Dalam hal ini, Kemendagri akan terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan beberapa hal yakni optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal, pemenuhan cadangan pangan, meningkatkan kerja sama antar daerah, perbaikan distribusi pangan dan sebagainya,” pungkasnya.
[15/1 20.32] MAWI EMRI CHANIAGO????????: *BSKDN Kemendagri Tinjau MPP DKI Jakarta untuk Kajian Kemudahan Perizinan Berusaha*
*Jakarta*- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama tim lintas instansi melakukan kunjungan lapangan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait proses perizinan berusaha yang diterapkan di MPP sebagai bagian dari upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
Koordinator tim kajian, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Valiandra, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan layanan publik, khususnya terkait perizinan berusaha. Melalui kunjungan tersebut, pihaknya ingin memastikan sejumlah hal, baik itu terkait kendala proses perizinan berusaha maupun inovasi yang telah dilakukan demi tercapainya efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan tersebut.
“(Kunjungan kami) untuk mencari solusi bagaimana supaya proses birokrasi (terkait perizinan berusaha) itu tidak sulit. Jadi kita mau mengcapture prosesnya. Ini bukan hanya dilakukan di DKI tetapi juga Surabaya, Bandung, Jambi dan ada 15 daerah lainnya,” terangnya di MPP DKI Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025.
Dalam kunjungan tersebut, dia mendorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan inovasi di sektor perizinan guna meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Dia juga mengajak para pemangku kepentingan untuk mengisi kuesioner yang akan dianalisis sebagai bagian dari kajian strategis.
“Secara teknis, ada kuesioner yang perlu diisi oleh bapak/ibu. Hasilnya akan dianalisis oleh tim BSKDN dan dilaporkan sebagai suatu kajian. Bahkan, saya kira sudah ada beberapa inovasi juga yang kaitanya dengan perizinan (dari daerah) misalnya Kota Tangerang,” ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya menerangkan inovasi yang dimiliki Kota Tangerang dalam memangkas waktu pengurusan perizinan dari 10 jam menjadi 1 jam merupakan contoh nyata yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menerapkan langkah serupa. Tidak terkecuali, bagi DKI Jakarta yang memiliki fasilitas dan sumber daya memadai.
“Kota tangerang misalnya (pengurusan perizinan) dari 10 jam menjadi 4 jam bahkan 1 jam. Kenapa DKI juga tidak membuat terobosan (serupa) saya pikir sangat mungkin apalagi dengan fasilitas yang sangat baik ini,” tambahnya.
Dirinya kembali menegaskan, kemudahan dalam pengurusan perizinan merupakan langkah penting untuk menarik minat investor, sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Hal ini diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran. “Nah, ini yang mau dilakukan sebenarnya, bagaimana kita bisa lebih mudah membuka lapangan pekerjaan, yang harapannya bisa menurunkan angka pengangguran. Itu tujuan besarnya,” pungkasnya.
