Jakarta, Suarakita.id – Berkembangnya konflik etnis di Papua, Narkoba hingga penyebaran LGBT ini merupakan kepanjangan dari proxy war yang tengah terjadi di Indonesia. Karena itu, guna mencegah Indonesia terjatuh menjadi negara gagal (Failure State) Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan.
Pernyataan itu disampaikan Pakar Politik Dr. Zaman Zaini, Dosen Pasca Sarjana STIAMI Jakarta pada Diskusi Interaktif di Kampus STIAMI Jakarta, Senin (3/10/2019).
Menurut Zaman, demo mahasiswa yang terjadi karena adanya penolakan terhadap Revisi UU KPK, Revisi UU PKS dan Revisi UU lainnya sesungguhnya dimaksudkan untuk mengingatkan elit politik di DPR dan pemerintah agar jangan melupakan agenda reformasi.
“Failure State inilah yang menyebabkan Mahasiswa terpanggil untuk melakukan koreksi total terhadap upaya elit politik yang telah melupakan agenda reformasi yang tidak dijalankan secara maksimal. Indikasinya yaitu adanya dominasi Presiden yang cukup kuat, politik transaksional, sirkulasi elit berdasarkan kompromi elit yang oligarkhis dan sarat dengan politik uang, dan tidak berdasarkan pada keahilian, DPR yang lemah hingga upaya pelemahan KPK ” tegasnya.
Zaman menjelaskan, dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang begitu melimpah, Indonesia menjadi incaran perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Sekutunya yang diwakili dengan Paham Kapitalis dan China yang mewakili Paham Komunis.
“Indonesia berada dalam arus pertarungan geo strategis kekuatan China dan Amerika yang diwakili Jepang, Korsel, Australia, dan New Zaeland. Secara ekonomi, bandul ekonomi kita ke China. Padahal seharusnya Indonesia harus memaikan peranan penting di kawasan Aspac ini. Jika kita gagal memainkan peranana strategis di wilayah Asia Pasific ini kita bisa bisa menjadi negara gagal,” papar Zaman.
Karena itu, lanjut Zaman, agar Indonesia jangan menjadi negara kuat, negara-negara yang memperebutkan pengaruh itu menyebarkan proxy war berupa Narkoba, konflik etnis, virus LGBT, narkoba dan ancaman terorisme dengan memaikan pengaruh Islam garis keras.
Failure State inilah yang menyebabkan Mahasiwa terpanggil atau koreksi total terhadap reformasi yang tidak jalankan secara maksimal. Transaksional, Sirkulasi elit (kompromi elit) tidak berdasarkan pada keahilian tetapi pada sejauhmana calon itu memiliki uang yang cukup untuk bertarung.
Solusinya, kata Zaman, agar kita jangan sampai tercabik-cabik seperti Yugoslavia maka jalankan agenda reformasi dengan baik.
Senada dengan Zaman, Direktur Kajian Sosial Budaya CPPS, Prof. Dr. Faisal Halim, M, Hum, mengatakan bahwa dalam perspektif sosial budaya, dia ingin mengatakan bahwa jangan pernah merasa kuasa baik DPR maupun eksekutif. Sebagai elit, anda jangan cuma mau didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan.
“Solusi yang paling tepat, yaitu kita harus bijak sebagai anggota Dewan maupun sebagai eksekutif agar mau mendengarkan suara nurani publik dan bukan semata-mata logika,” pungkasnya.
Sejumlah pakar dihadirkan untuk mengupas peta politik dibalik Demo Mahasiswa 24 September 2019 diantaranya yaitu dari unsur Penyaji Prof. Dr. Juanda, SH, MM, Guru Besar Hukum Tata Negara IPDN, dan Dr. Taufan Maulamin, SE, Ak, MM. (Zul)
