Lombok Tengah – Terdapat dugaan penangguhan berkas pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilayangkan oleh Supardi Yusuf, salah seorang pewaris lahan di Lombok Tengah. Berkas tersebut diduga ditutup-tutupi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah
mengingat sudah di terimanya surat penangguhan terkait Berkas tanah tersebut.
Supardi Yusuf telah mengajukan permohonan SHM untuk lahan yang dimilikinya pada tahun 2024 lalu atas dasar surat jual beli yang sah, namun hingga saat ini belum ada kejelasan tentang status berkasnya tersebut.
Supardi Yusuf bersama teman-teman mendatangi BPN lombok tengah pada Rabu 9.7.2025, guna mempertanyakan surat permohonan penolakan penerbitan sertifikat yang di layangkan oleh BPN lombok tengahkrmarin, kami menduga banyak mafia di kantor ini mengapa tidak terkait penangguhan berkas yang saya ajukan sampai sekarang belom selesai bukanya jadi malah di tangguhkan kesalnya, yang kami pertanyakan disini kok bisa hanya sehelai surat dan tanpa bukti- bukti pihak BPN menuruti si penangguhan tersebut ini sudah jelas jelas ada permainan ucapnya kepada kepala seksi penetapan hak dan pendaptaran di kantor BPN di PRAYA.
Dugaan penutupan berkas ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ada upaya untuk menghalangi hak-hak Supardi Yusuf sebagai pemilik lahan serta ia menduga kasus ini terkesan saling lempar
BPN Lombok Tengah Subhan selaku Kakan mengatakan oh ya pak kalau terkait masalah ini yang tau persis ketua panitianya, yaitu pak iskandar pak ucapnya saat di konfirmasi via watshaf.
Tentang dugaan penangguhan berkas ini. Supardi Yusuf berencana akan mengambil langkah Aksi besar – besaran untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai pemilik lahan.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan mendesak Bpn supaya tidak terjadi hal hal demikian di kemudian hari serta menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas BPN Lombok Tengah dalam menangani kasus-kasus pertanahan.
