*Bamsoet di Munas XII SOKSI Mengingatkan Agar SOKSI Perkuat Identitas dan Relevansi Organisasi*
*JAKARTA* – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Bambang Soesatyo kembali menegaskan, memasuki usianya yang ke-65, SOKSI harus kembali ke khitah perjuangan yang telah menjadi dasar keberadaannya. Didirikan pada 20 Mei 1960, SOKSI lahir dari semangat para prajurit TNI Angkatan Darat melalui tokoh pendiri Suhardiman, dan sejak itu memiliki peran vital dalam dinamika politik serta sosial di Indonesia. Kembali ke khitah perjuangan tidak semata-mata sebatas merujuk pada sejarah, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menguatkan identitas dan peran SOKSI di tengah tantangan dan perubahan zaman yang terus bergulir. SOKSI harus responsif terhadap perubahan dan inovatif dalam menghadapi tantangan, sehingga dapat memenuhi aspirasi anggotanya dan berkontribusi secara signifikan terhadap bangsa dan negara.
“Kembali ke khitah merupakan langkah strategis untuk memperkuat identitas dan relevansi organisasi dalam konteks sosial ekonomi yang dinamis. Memastikan organisasi berjalan independen dari intervensi pihak luar, mengawal komitmen agenda politik Golkar untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dua priode, serta berkomitmen pada stabilitas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah langkah-langkah yang menjadi kunci keberhasilan SOKSI,” ujar Bamsoet saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Perayaan HUT ke-65 SOKSI di Jakarta, Selasa malam (20/5/25).
Hadir antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Bendum Partai Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta, Ketua Dewan Kehormatan Aburizal Bakrie,
Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit, Sekjen SOKSI Mukhamad Misbakhun, Bendum SOKSI Robert Kardinal, tokoh senior Partai Golkar Agung Laksono, Theo Sambuaga, Utoyo Usman, Thomas Suyatno dan Bomer Pasaribu.
Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini menuturkan, Indonesia tengah berada dalam fase penting dari perkembangan sosial ekonomi, di mana perubahan cepat dan kompleks semakin meningkatkan tuntutan akan organisasi yang adaptif dan responsif. SOKSI dituntut untuk berinovasi dalam program kerja yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi anggota serta masyarakat.
“Melalui penerapan program-program pemberdayaan pekerja, SOKSI memiliki potensi untuk memperkuat basis elektoral Golkar, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ‘Masyarakat Karya’ yang sejahtera. Ini adalah manifestasi dari peran ganda SOKSI yang tidak hanya berfungsi sebagai sayap politik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah,” kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, SOKSI harus merangkul pelbagai sektor dari masyarakat pekerja untuk mewujudkan aspirasi kolektif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2025 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta jiwa.
“SOKSI perlu aktif dalam menangani masalah pengangguran ini dengan menawarkan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan bagi anggota SOKSI dan masyarakat,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, penguatan identitas dan peran SOKSI di era digitalisasi juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, SOKSI perlu memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program-program pemberdayaan. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 221 juta orang pada tahun 2024, memberikan peluang besar bagi SOKSI untuk memanfaatkan platform digital dalam menyebarluaskan informasi dan melatih anggotanya.
“Munas yang diselenggarakan hari ini juga harus independensi dalam pengambilan keputusan. Ketidakberpihakan ini menjadi hal penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan tujuan awal didirikannya SOKSI. Sehingga, mampu merumuskan program yang kuat dan independen untuk menjadi dasar bagi organisasi dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat,” pungkas Bamsoet. (*)
