Jakarta, 10 Juli 2025 – Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Hukum Labuhan Batu Jakarta (PMHLJ) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang digelar pada 4 Juli 2025, yang sebelumnya telah menarik perhatian publik dan media massa.
Aksi dengan tema “Aksi Ronde 2” ini kembali menuntut KPK untuk segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Labuhan Batu berinisial AJP. PMHLJ menuding AJP terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah kepala desa serta rangkap jabatan yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan memperburuk praktik korupsi di tingkat pemerintahan desa.
“Setelah aksi pertama yang mendapat perhatian luas, kami merasa bahwa KPK harus segera bertindak. Dugaan pungli dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh AJP bukan hanya merugikan desa, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas aparat pemerintah daerah,” ujar salah satu orator dalam aksi ini.
PMHLJ mendesak KPK untuk menindak tegas AJP dan oknum lainnya yang terlibat, serta memastikan agar sistem pemerintahan desa di Labuhan Batu berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, mahasiswa meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum dan tidak menutup mata terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak keadilan sosial.ungkap Korlap Ari Hasubuan
“Keberlanjutan kasus ini sangat penting bagi masa depan pemerintahan desa di Labuhan Batu. Kami tidak akan berhenti mengawal proses hukum ini sampai ada keputusan yang adil dan tuntas. Kami mendesak agar KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap AJP dan oknum-oknum yang terlibat dalam praktik-praktik tersebut,” tambah koordinator aksi.
Aksi ini berjalan dengan damai namun penuh semangat. Para peserta aksi membawa poster-poster bertuliskan “#UsutTuntasAJP”, “#PMHLJBergerak”, dan “#LawAgainstCorruption”. Mahasiswa menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan kasus pungli dan rangkap jabatan segera diproses sesuai hukum yang berlaku.
Aksi ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, terutama dari aktivis mahasiswa, yang mendesak KPK untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Mereka berjanji akan terus mengawal hingga pihak berwenang mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti tuntutan mereka.
Menurut PMHLJ, aksi ini bukan hanya soal menuntut keadilan bagi masyarakat Labuhan Batu, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Mereka menyatakan bahwa aksi serupa akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi.
“Kami tidak akan diam. Ini adalah perjuangan untuk keadilan dan untuk masyarakat yang membutuhkan pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab,” tegas mereka.
Demonstrasi ini juga menegaskan komitmen PMHLJ dalam memerangi korupsi, dengan harapan agar KPK dapat segera mengambil tindakan yang tegas terhadap AJP dan semua pihak yang terlibat dalam tindakan ilegal tersebut.
Aksi ini diperkirakan akan menjadi bagian dari tekanan publik yang lebih besar untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan bahwa seluruh pejabat publik di Labuhan Batu bertanggung jawab atas tindakannya.tutup Ari
