Sumbawa Besar – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpecaya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar mengikuti sosialisasi penyusunan Rencana Aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi SPBE, Selasa (14/03).
Kegiatan terpusat di Kantor Pusdatin Kemenkumham RI dan diikuti secara hybrid oleh seluruh satuan kerja Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Se-Indonesia. Dalam hal ini, Kepala Urusan Kepegawaian/Keuangan didampingi oleh Pengelola IT Lapas Sumbawa Besar mengikuti kegiatan secara virtual melalui zoom meeting.
Kegiatan diawali dengan pemaparan materi Tata cara menyusun rencana aksi untuk tahun 2023 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh perwakilan UPT kepada Tim dari Pusdatin Kemenkumham RI.
Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Husni Tamrin menyambut baik pelaksanaan sosialisasi SPBE ini. “Dengan adanya sosialisasi ini yang memaparkan terkait tata cara penyusunan Rencana Aksi SPBE tentunya akan memudahkan UPT khususnya Lapas Sumbawa Besar dalam pelaksanaan SPBE”.
Sebagai informasi, SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
