Jakarta (18/03/2023) Favehotel PGC Cililitan, PLH Ketua Serikat Pekerja Migran Indonesia Perisai Pancasila (SPMI-PP) , Nursalim ketua SPMI PP dalam sambutan pembukaan Diklat Paralegal SPMI-PP menyampaikan, negara belum serius dalam melindungi PMI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan 80 persen persoalan PMI ada di dalam negeri.
Satu contoh, sampai dengan saat ini saja, tidak ada regulasi terhadap perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) lokal. Jika di dalam negeri saja PRT tidak terlindungi, bagaimana mungkin bisa melindungi PRT secara optimal yang di luar negeri.
Terkait kebijakan satu kanal, menurut Nursalim agar dibuka seluas-seluasnya, jangan hanya untuk 49 perusahaan. Kita punya Undang-undang Anti Monopoli, berikan contoh taat Undang-undang. “Kebijakan yang berkeadilan sangat diperlukan,” ujar Nursalim.
Selanjutnya terkait informasi pekerjaan agar libatkan desa , sehingga nantinya
“Pemerintah desa menjadi aktor utama yang memberikan informasi kerja luar negeri dan desa sumber pintu masuk utama menjadi pelayanan informasi proses penempatan PMI ke luar negeri,” ujar Nursalim.
Lanjutnya , SPMI – PP terpanggil untuk memberikan pembekalan pemahaman hukum ketenagakerjaan, dengan harapan anggota SPMI PP bisa menjadi agen perubahan yang siap memberikan informasi migrasi yang benar, pendamping, advokasi dan mengedukasi PMI baik sebelum penempatan maupun pasca PMI pulang bekerja dari luar negeri.
SPMI – PP kata Nursalim, memiliki 9 (sembilan) program unggulan, salah satunya adalah membentuk crisis center untuk bisa membantu pemerintah dalam pengaduan permasalahan PMI.
“Kami berharap peran SPMI – PP bisa berdampingan dengan BP2MI dalam meningkatkan Pelindungan PMI,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani menyatakan, “Saya diminta sebagai keynote speaker. Saya berharap rekan-rekan Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila sebagai organisasi tetap menjaga kekritisannya. Berikan kritik dan masukan untuk kami. Perjuangan berdarah-darah melawan sindikat telah saya lalui di BP2MI. Tentu secara otomatis mendapati tekanan dan bujuk rayu setan yang terkutuk. Tapi, tetap teguh saya membela PMI, dan memerangi sindikat penempatan ilegal PMI,” ujar Benny.
PP diminta Benny agar bersuara keras melawan sindikat, memberi kritik pada kebijakan, dan melawan para mafia penempatan PMI. Benny mengaku senang karena satu frekuensi dengan perjuangan PP. Sebagai kader Pemuda Pancasila, Benny bangga karena diajarkan untuk membela Pancasila dan Indonesia dari rongrongan kolonial.
“Ini momentum emas, saya mendapat sekutu baru, khususnya SPMI-PP. Bahwa saya tidak berjuang sendiri untuk memerangi Sindikat. Mari kita angkat derajat PMI. Begitupun upaya memotong mata rantai ijon rente. Saya berharap sikap tegas kami mendapat dukungan penuh dari Pemuda Pancasila. Kita tak mau negara dikendalikan maling, dan orang-orang brengsek, yang salah satunya mereka mau mengatur penempatan PMI secara unprosedural,” kata Benny yang juga Waketum OKK DPP Partai Hanura ini.
Tidak hanya itu, Benny menjelaskan bahwa dalam keterbatasan anggaran BP2MI telah berhasil membuat transformasi besar. PMI yang dulunya dianggap sebagai pekerjaan “rendahan”, kini kita glorifikasi. Pemerintah menempatkan PMI sebagai warga VVIP.
“Jika belum maksimal dan sesuai harapan semua pihak dalam hal kehadiran negara untuk membela PMI, itu benar. Namun, dalam keyakinan saya, serta apa yang telah dilakukan, negara di era ini masih sangat baik. Luar biasa dalam membela hak-hak PMI. Kita tahu bersama, tak ada sesuatu yang bisa dikerjakan sempurna. Itu sebabnya, saya minta kita berkolaborasi bekerja untuk PMI,” tutur Benny.
Berikutnya, Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman menyentil soal kehadiran PP. Tak hanya itu, literasi keuangan untuk PMI juga disinggungnya dalam sambutan. Lanjut disampaikan Arif agar para peserta Diklat Paralegal bersama-sama BP2MI berkomitmen mengangkat derajat PMI.
“Pemuda Pancasila terlahir atas panggilan sejarah, atas hal tersebutlah kita berjuang untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Saya melihat ada budaya konsumtif yang perlu kita urai, berikan solusinya untuk teman-teman PMI yang kembali ke Indonesia. Akhirnya, atas kebiasaan konsumtif membuat mereka tak bisa mengatur keuangan dengan baik. Tak punya usaha, padahal uang yang didapat tidak sedikit. Harapan saya peserta Diklat ini bisa berkomitmen bersama BP2MI untuk mengangkat derajat PMI,” tegas Arief.
Diklat Paralegal SPMI-PP acara pembukaan selain dihadiri Kepala BP2MI Benny Ramdhani, Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arief Rahman, juga dihadiri jajaran pengurus lainnya di MPN Pemuda Pancasila. Di internal SPMI-PP cukup lengkap, selain PLH Ketua Nursalim, Sekretaris Umum Fathan, Waketum 1 Usolli, Waketum 2 Eko Pranoto, Bendahara Umum Budiman, PW DKI maupun Banten serta jajaran PD SPMI-PP dari berbagai daerah yang turut menjadi peserta.
Hadir sebagai narasumber Yuli Adiratna Direktur Binwas Kemnaker RI, Judha Direktur Perlindungan PWI & BHI Kemlu RI, Hadi Wahyuningrum (bu Yayuk), Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, ILO, IOM, LBH Jogja, Migrant Care, praktisi hukum dan lain-lain.
Sementara lebih dari 60 peserta perwakilan dari beberapa daerah ikut dalam Diklat Paralegal ini. (ibra /her)
