Disoal Proses Tender di PBJ/ULP Sumbawa, Yaski Laporkan ke Kejaksaan

SUMBAWA – Gonjang-ganjing proses tender program pembangunan Bendung serta jaringan irigasi Batu Sowan Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 tua sorotan publik.

Program perencanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi direncanakan dengan pembenahan fisik bagi tubuh bendung dan jaringan irigasi dengan menyerap anggaran mencapai sekitar Rp 5,395 Milyar diduga tidak sesuai aturan.

Menyikapi hal itu, Yaski Pranata melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Negeri Sumbawa, ia menegaskan pihaknya  melaporkan sejumlah proyek tender yang dilakukan oleh PBJ/ULP Sumbawa.

“Jadi maksud dan tujuan saya datang kesini untuk melaporkan tentang proses tender yang diduga cacat dalam proses lelang,” kata Yaski sapaan akrabnya kepada awak media, Senin (24/6).

Dikatakan Yaski, ada empat paket proyek yang dilaporkan ke kejaksaan yakni paket proyek pembangunan RSUD Sumbawa dengan nilai Rp 20 miliar, pembangunan pagar RSUD Rp 5,5 miliar, pembangunan Bendung Batusoan Rp 5,4 miliar dan Pembangunan Lefkes pada Dikes Sumbawa dengan nilai Rp 12,8 Miliar.

Menurutnya, dalam proses tender  pagar RSUD Sumbawa  dalam syarat dokumen lelang batchingplant & truckmixer, tapi di analisa harga tidak ada batchingplan sama truckmixer & DI BATU SOWAN tidak ada alat truckmixer sementara Batchingplant ada, truckmixer sama Batchingplant satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebab sebut dia, Batchingplant produksi beton, truckmixer buat angkut beton ke lokasi pekerjaan, dumptruck buat angkut material batu saja diminta dalam dokumen sebanyak 3 unit dump truck.

“Kami menduga terjadi pengkondisisan yang sangat jelas, alat KSB BATCHINGPLANT sementara yang sudah-sudah menang tidak ada dari KSB,” ungkap dia.

Sedangkan proses lelang RSUD tidak dilakukan negosiasi harga dalam aturannya  wajib dilakukan negosiasi harga. Sebab, hanya satu penawar yang menawarkan & menang. Sambung Yaski, PPK juga wajib hukumnya membuat story HPS RSUD minimal tiga histori HPS. Tapi,  sebagai acuan dalam menuangkan harga ke RAB yang akan di tayangkan.

“Saya yakin PPK tidak melakukan pembuatan history HPS turun ke lapangan,” ucapnya.

Batchingplant berasal dari  KSB dan sumbawa besar kata dia, kenapa  dokumen di tambah pada saat aniwizing boleh ksb. Padahal aniwizing itu hanya mengatur tentang pemberian penjelasan terkait pekerjaan bukan merubah atau menambah syarat lelang dalam LDP.

Lanjut dia jelaskan, dalam proses lelang Batusoan juga saya yakin PPK PUPR  tidak melakukan probiti audit yang dituangkan dalam berita acara.  Hal ini dilakukan oleh Apip inpektorat pada tgl 19 Juni 2024 sebelum  melakukan penambahan syarat atau perubahan syarat. “Jadi, dugaan saya yakin semua pekerjaan itu mengarah ke satu orang dan monopoli,” ucapnya

Tentunya, dirinya merasa ironis sekali dengan pengetahuan yang dimiliki Kadis PUPR, yang plin plan dalam hal selaku KPA/PA. Dimana aturan dibuat dan dibolak balik seenaknya, kesal Yaskin.

“Meskipun, kami tahu bahwa, semua pekerjaan lelang yang besar-besar di Sumbawa merupakan dugaan terjadi pesanan untuk memuaskan syahwat pimpinannya. Kami tahu ini tahun politik. Dimana segala sesuatu membutuhkan badged/coz politik, Tapi maennya soft dong, jangan kebablasan, sehingga menutup mata atas sesuatu yang benar. Jangan yang salah dibenarkan. Parahnya lagi hampir semua pokja pemilihan di PBJ/ULP Sumbawa diduga sudah tidak profesional dalam hal menilai dan memberi keputusan terhadap peserta lelang,” ujar yaski

Sementara itu, secara terpisaha Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Dian Sidharta, ST., saat dikonfirmasi awak media, menyatakan bahwa, hal tersebut sudah pernah dikonfrontasikan langsung dengan Yaski.

“Saya sudah konfrontasi langsung sama Yaski tentang hal tersebut dan dia sudah faham,” kata  Dian akrab disapa Kadis PUPR ini.

Menurutnya, pada prinsipnya begini karena masing-masing  pekerjaan itu tidak di PU saja. Dan itu paralel ada di rumah sakit dan ada di PU.

“Nah, masing – masing sistem itu punya kajiannya masing – masing. Karena didalam RAB yang ditawar karena ada pekerjaan dan spek khusus dengan semen. (campuran beton red) Nah, campuran beton itu ketika cara membuatnya dengan peralatan yang digunakan sesuai. Khusus dengan pengantaran ini kan berbeda lagi dia. Pengantaran itu dibutuhkan waktu tertentu. Sehingga dia bisa dipakai hasil cornya itu,” terang dia

Lanjut dia, yang pertama itu sangat optimal. Dengan melakukan batcingplant  ataupun prosesnya yang ada di Kabupaten Sumbawa itu secara Harga lebih profesional. Dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan maka menjadikan pertimbangan. ucapnya.

Oleh karena itu, dengan ada penawaran yang terjadi merupakan penawaran terendah maka ketika PPK mungkin di awal itu dari PU itu tidak dicantumkan. Dan itu di Pokja. Dan itu sudah paralel dengan dokumen yang sebelumnya, ujarnya

Mengapa di Kabupaten Sumbawa tambah dia, karena dukungan awalnya di rumah sakit. Dari PU itu tidak ada nama lokasi.

Sedangkan Ketika ditanya tentang persyaratan awal seperti yang ada di poin 13.2  itu kan jelas kalau perubahan rencana kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan atau hps harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam adendum dan kok bisa berubah, Dian  mengatakan bahwa saat itu ada PPK hadir di ULP, pungkasnya (**)

Pos terkait