Bupati Siak Alfedri Bungkam, Kasus Jual lahan kawasan Buton BUMD kab SIAK PT. SPS masih diperdalam, Kasi Penyidik Kejati Riau, Risky : kasusnya Masih Penyelidikan. Erlangga, Diduga untuk Modal Pilkada.

Di Konfirmasi Via Whatsapp, Koordinator Aliansi GEMMPAR ( Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemantau Riau) Erlangga menyampaikan Bahwa dirinya bersama rekan rekannya menegaskan Pihaknya selalu Memantau dan Mengawal Perjalanan Penanganan Kasus korupsi yang mereka Laporkan.

Erlangga Menjelaskan, Pada Hari senin, tgl 12 September 2022, Mendatangi Kantor Kejati Riau tepatnya di Ruang PTSP Kejati Riau, Kedatangan Kami Di terima Langsung Oleh Kasi Penyidik Kejati Riau Rizky Rahmatullah, Menurut Keterangan beliau untuk Kasus Dugaan Korupsi jual beli lahan di BUMD PT SPS kab. siak bahwa Telah memanggil beberapa Pihak, salah satunya adalah Pemanggilan terhadap Direktur PT. SPS kab. siak bernama Bob Novitriansyah, Dalam Keterangannya, “Beliau Membenarkan telah Terjadi jual beli Lahan di Kawasan Pelabuhan Tanjung buton”. Di Hubungi via Whatsapp, Kasi Penyidik Rizky Mengatakan bahwa Kasus Masih proses penyelidikan, Tim masih mencari apakah ada perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli lahan tersebut, Soal Materinya nanti kalau sudah selesai penyelidikan akan saya sampaikan, Yang pasti perkara ini msh dalam proses, Sedikit lama karena kami meminta keterangan ahli. Tutupnya”,.

Kemudian di lain tempat, Erlangga Juga Menjelaskan, Laporan Beserta Alat Bukti telah di Layangkan Sejak 01 April 2022, dan ini akan Kita kawal Hingga Mendapat Kepastian Hukum. Erlangga Mengkhawatirkan, Jangan Sampai Pihak2 Terkait Mengembalikan Uang Kerugian Negara Lalu Kasus di anggap selesai, “Apalagi jngn sampai oknum Aparatur Penegak Hukum Masuk angin atau bermain mata dngn pihak terkait” ini berpotensi terjadi Pada dugaan2 Kasus sebelum nya yg pernah Mereka Laporkan.

Lebih jauh Erlangga mengatakan, Beliau menghubungi via Whatsapp kepada Kasi Penyidik Kejati Riau risky Rahmatullah, pada tgl 17 Januari 2023, “Beliau mengatakan Kasusnya masih Penyelidikan”.

Erlangga mengatakan, terkait PT SPS yang ia laporkan adalah masalah dugaan penjualan lahan.
“Dugaan lahan milik negara yang dikelola oleh BUMD SPS (Sarana Pembangunan Siak) seluas 20 Hektar diduga dijual kepada PT KAPITOL sebesar Rp8,7 miliar rupiah dan 15 Hektar dijual kepada PT ORIENTAL sebesar Rp7,95 miliar rupiah. Sedangkan untuk PT BSP (Bumi Siak Pusako) masalah dugaan gratifikasi pembangunan gedung sebesar Rp9 miliar rupiah dari total Nilai Pemenang Tender sebesar Rp87 miliar rupiah, juga ikut di Laporkan ke Pihak Kejati Riau” Informasi yg di dapat bahwa Dugaan Kasus GRATIFIKASI Gedung BSP sedang di tangani oleh Polda Riau.

Erlangga Menduga Bahwa Dana dugaan korupsi tersebut di gunakan untuk Pemenangan Pilkada Kab siak pada tahun 2020 tutupnya.

Di Konfirmasi Via Whatsapp di 0813xxxx333 terkait pernyataan Erlangga, atas Laporan di Kejati Riau kepada “Bupati siak Alfedri memilih bungkam dan tidak menjawab.

Pos terkait